Berita

Donald Trump/Net

Bisnis

Trump akan Pangkas Keringanan Pajak EV, AS Terancam Tertinggal dari Negara Lain

SELASA, 19 NOVEMBER 2024 | 13:53 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kebijakan ekonomi Amerika Serikat di bawah kepemimpinan baru Donald Trump dipastikan mengalami sejumlah perubahan.

Trump, yang terpilih kembali sebagai presiden AS, telah bertekad untuk membatalkan banyak kebijakan yang ditetapkan oleh pendahulunya. Keringanan pajak kendaraan listrik sebesar 7.500 Dolar AS berada di garis bidiknya.

Sebelumnya, pemerintahan Biden memperkenalkan keringanan pajak dengan tujuan membantu orang beralih dari mobil berbahan bakar bensin ke mobil bertenaga listrik. 


Dikutip dari Reuters, Selasa 19 November 2024, nilai keringanan pajak bergantung pada hal-hal seperti asal kendaraan dan asal komponen utamanya. Maksimum yang bisa didapatkan siapa pun saat ini adalah 7.500 Dolar AS.

Dengan tim baru di Gedung Putih dan pengurangan pajak kendaraan listrik, industri ini jelas menghadapi masa-masa yang tidak menentu. Ada risiko bahwa pertumbuhan seluruh sektor mungkin melambat atau bahkan terhenti sama sekali. 

Yang mengejutkan adalah sikap Tesla dan Elon Musk terhadap masalah ini. Keduanya tampaknya tidak peduli; bahkan, selama pembahasan pendapatan kuartal tiga, ia mengakui akan ada potensi penjualan yang lebih rendah jika keringanan pajak dipotong. Menurutnya, produsen lain bahkan akan lebih menderita. 

Itu adalah sudut pandang yang cukup menarik dari seseorang yang pernah memperjuangkan transisi kendaraan listrik dengan cara apa pun dan yang sekarang lebih tertarik pada karier politik daripada lingkungan yang bersih.

Musk memang menjadi salah satu pengantar kemenangan Trump, ia juga telah diberikan jabatan strategis di Gedung Putih.

Rencana kebijakan Trump telah menimbulkan kekhawatiran. 

Pemotongan keringanan pajak akan membuat harga mobil listrik melonjak, dan AS terancam tertinggal dari negara lain dalam hal transportasi dan energi bersih.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya