Berita

Donald Trump/Net

Bisnis

Trump akan Pangkas Keringanan Pajak EV, AS Terancam Tertinggal dari Negara Lain

SELASA, 19 NOVEMBER 2024 | 13:53 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kebijakan ekonomi Amerika Serikat di bawah kepemimpinan baru Donald Trump dipastikan mengalami sejumlah perubahan.

Trump, yang terpilih kembali sebagai presiden AS, telah bertekad untuk membatalkan banyak kebijakan yang ditetapkan oleh pendahulunya. Keringanan pajak kendaraan listrik sebesar 7.500 Dolar AS berada di garis bidiknya.

Sebelumnya, pemerintahan Biden memperkenalkan keringanan pajak dengan tujuan membantu orang beralih dari mobil berbahan bakar bensin ke mobil bertenaga listrik. 


Dikutip dari Reuters, Selasa 19 November 2024, nilai keringanan pajak bergantung pada hal-hal seperti asal kendaraan dan asal komponen utamanya. Maksimum yang bisa didapatkan siapa pun saat ini adalah 7.500 Dolar AS.

Dengan tim baru di Gedung Putih dan pengurangan pajak kendaraan listrik, industri ini jelas menghadapi masa-masa yang tidak menentu. Ada risiko bahwa pertumbuhan seluruh sektor mungkin melambat atau bahkan terhenti sama sekali. 

Yang mengejutkan adalah sikap Tesla dan Elon Musk terhadap masalah ini. Keduanya tampaknya tidak peduli; bahkan, selama pembahasan pendapatan kuartal tiga, ia mengakui akan ada potensi penjualan yang lebih rendah jika keringanan pajak dipotong. Menurutnya, produsen lain bahkan akan lebih menderita. 

Itu adalah sudut pandang yang cukup menarik dari seseorang yang pernah memperjuangkan transisi kendaraan listrik dengan cara apa pun dan yang sekarang lebih tertarik pada karier politik daripada lingkungan yang bersih.

Musk memang menjadi salah satu pengantar kemenangan Trump, ia juga telah diberikan jabatan strategis di Gedung Putih.

Rencana kebijakan Trump telah menimbulkan kekhawatiran. 

Pemotongan keringanan pajak akan membuat harga mobil listrik melonjak, dan AS terancam tertinggal dari negara lain dalam hal transportasi dan energi bersih.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya