Berita

Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo/Repro

Politik

Komisi III DPR Pertanyakan Formula Capim KPK Tangani Kebocoran Triliunan Duit Negara

SENIN, 18 NOVEMBER 2024 | 20:33 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Strategi dan formulasi yang ditawarkan calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK), Fitroh Rohcahyanto, terkait kebocoran keuangan negara jadi salah satu materi yang didalami Komisi III DPR dalam Fit and Proper Test Capim KPK, di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 November 2024. 

Terlebih, dalam beberapa kesempatan Presiden Prabowo Subianto kerap mengingatkan soal kebocoran duit negara hingga triliunan rupiah. Terutama di sektor pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). 

Hal itu juga diperkuat oleh adik Presiden Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, yang mengungkapkan ada ratusan pengusaha yang mengemplang pajak hingga pendapatan negara bocor Rp300 triliun.


“Pak Presiden selalu mengatakan bahwa ada kebocoran sampai nilainya triliunan, sampai 1.000 triliun, pengelolaan sumber daya alam kita. Saya mau mendengar bagaimana cara Pak Fitroh kemudian selaku pimpinan KPK, insyaAllah kalau terpilih, kemudian menutup menambal kebocoran-kebocoran, misalkan terhadap pengelolaan SDA kita yang banyak merugikan keuangan negara kita misalnya?” tanya anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo. 

Selain itu, Legislator Nasdem itu juga menyoroti soal efektivitas strategi penindakan yang digunakan oleh lembaga antirasuah selama ini. Terutama mengenai penyelamatan keuangan negara yang dirampok para koruptor.

“Pak Fitroh, apakah masih relevan hari ini kalau kemudian pendekatan KPK masih pendekatan penindakan, tanpa misalkan berupaya pengembalian negara,” kata Rudianto. 

Sebab selama ini, lanjut Rudianto, KPK agaknya sangat minim dalam mengupayakan pengembalian kerugian keuangan negara yang telah dilakukan para pelaku rasuah.

“Sementara KPK lahir sebagai lembaga superbody dibanding Kejagung, misalkan. Nah, bagaimana dengan penilaian hal tersebut?” pungkasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya