Berita

Layanan Lapor Mas Wapres/Repro

Politik

Banyak Laporan Iseng, Layanan "Lapor Mas Wapres" Dievaluasi

SENIN, 18 NOVEMBER 2024 | 18:29 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Program layanan aduan masyarakat melalui WhatsApp, "Lapor Mas Wapres", terus disempurnakan. Hal ini dilakukan untuk mengatasi banyaknya laporan iseng yang mengganggu efektivitas program tersebut.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menyampaikan, sebagian besar laporan yang masuk tidak relevan dengan tujuan layanan tersebut.

"Banyak yang iseng hanya sekadar untuk mengucapkan, menyampaikan laporan-laporan main-main," kata Hasan di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Senin 18 November 2024.


Evaluasi pun dilakukan dengan penguatan sistem verifikasi laporan. Selain itu, edukasi kepada masyarakat terkait fungsi layanan "Lapor Mas Wapres" juga akan ditingkatkan.

Sejak diluncurkan, layanan ini bertujuan untuk mempercepat penyelesaian masalah yang dihadapi rakyat. Istana berharap evaluasi ini dapat memaksimalkan manfaat layanan bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Jadi kita membuatkan formatnya supaya yang iseng-iseng ini bisa terfilter. Jadi kita ingin laporan-laporan masyarakat itu benar-benar laporan yang valid sehingga kita bisa tindaklanjuti," tandasnya.

Program pengaduan "Lapor Mas Wapres" terbuka bagi masyarakat umum dengan mengirim pesan WhatsApp ke nomor 081117042207. Selain itu, warga juga bisa datang untuk melapor langsung ke Istana Wakil Presiden pada pukul 08.00-14.00 WIB setiap Senin-Jumat.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya