Berita

Ilustrasi/RMOL

Politik

Sibuk Pilkada, Partai Politik Tutup Mata dengan Konflik Agraria

SENIN, 18 NOVEMBER 2024 | 06:43 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Aksi Said Didu dalam memperjuangkan warga wilayah Tangerang yang terdampak proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK-2) terus mendapat dukungan publik.

Pengamat politik sekaligus aktivis senior, Rocky Gerung mengutarakan apa yang dilakukan Said Didu sebagai bukti bahwa rakyat kelas bawah memerlukan figur yang berani dalam memperjuangkan kehendaknya.
 
Ia mengatakan kendati perjuangan tersebut coba digagalkan melalui alat kekerasan, namun sejatinya kesadaran rakyat tertindas yang diorkestrasi Said Didu tetap tumbuh.


“Justru karena yang bergerak adalah masyarakat sipil yang berstatus kelas menengah, yang dipimpin oleh Pak Said Didu, maka alat-alat kekerasan mulai mencari-cari cara supaya suara kelas menengah ini dihentikan. Padahal ini suara yang real, yang menunjukan bahwa Indonesia, kesadaran kelas menengah untuk menuntut hak sedang ditumbuhkan,” jelas Rocky dikutip RMOL dalam kanal Youtube Rocky Gerung Official, Senin, 18 November 2024. 

Lantas ia menegaskan bahwa kelas bawah tidak memiliki alat untuk mengartikulasikan kemarahan mereka. Sementara, para elite partai politik pun tak ada yang bersuara terkait adanya penindasan tata ruang.   

“Partai politik tidak berbicara tentang konflik agraria. Partai politik sibuk dengan upaya untuk memenangkan elite mereka di pojok-pojok kabupaten atau pojok-pojok kota. Nah ini suatu gejala baru bahwa reaksi kelas menengah itu pasti lebih mampu menerangkan tuntutan-tuntutan yang sifatnya oposisional tentang keterbukaan informasi,” bebernya.
 
“Tuntutan grup yang terus-menerus berada bersama Pak Said Didu itu adalah tuntutan untuk meminta pemerintah memperhatikan apa yang sebetulnya menjadi kehendak rakyat,” pungkas Rocky.

Said Didu telah dipolisikan oleh sekelompok masyarakat yang menganggap adanya provokasi dan adu domba dalam aksinya. Polres Tangerang kini tengah melakukan penyidikan kepada Said Didu berdasarkan laporan tersebut.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya