Berita

Ilustrasi/RMOL

Politik

Sibuk Pilkada, Partai Politik Tutup Mata dengan Konflik Agraria

SENIN, 18 NOVEMBER 2024 | 06:43 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Aksi Said Didu dalam memperjuangkan warga wilayah Tangerang yang terdampak proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK-2) terus mendapat dukungan publik.

Pengamat politik sekaligus aktivis senior, Rocky Gerung mengutarakan apa yang dilakukan Said Didu sebagai bukti bahwa rakyat kelas bawah memerlukan figur yang berani dalam memperjuangkan kehendaknya.
 
Ia mengatakan kendati perjuangan tersebut coba digagalkan melalui alat kekerasan, namun sejatinya kesadaran rakyat tertindas yang diorkestrasi Said Didu tetap tumbuh.


“Justru karena yang bergerak adalah masyarakat sipil yang berstatus kelas menengah, yang dipimpin oleh Pak Said Didu, maka alat-alat kekerasan mulai mencari-cari cara supaya suara kelas menengah ini dihentikan. Padahal ini suara yang real, yang menunjukan bahwa Indonesia, kesadaran kelas menengah untuk menuntut hak sedang ditumbuhkan,” jelas Rocky dikutip RMOL dalam kanal Youtube Rocky Gerung Official, Senin, 18 November 2024. 

Lantas ia menegaskan bahwa kelas bawah tidak memiliki alat untuk mengartikulasikan kemarahan mereka. Sementara, para elite partai politik pun tak ada yang bersuara terkait adanya penindasan tata ruang.   

“Partai politik tidak berbicara tentang konflik agraria. Partai politik sibuk dengan upaya untuk memenangkan elite mereka di pojok-pojok kabupaten atau pojok-pojok kota. Nah ini suatu gejala baru bahwa reaksi kelas menengah itu pasti lebih mampu menerangkan tuntutan-tuntutan yang sifatnya oposisional tentang keterbukaan informasi,” bebernya.
 
“Tuntutan grup yang terus-menerus berada bersama Pak Said Didu itu adalah tuntutan untuk meminta pemerintah memperhatikan apa yang sebetulnya menjadi kehendak rakyat,” pungkas Rocky.

Said Didu telah dipolisikan oleh sekelompok masyarakat yang menganggap adanya provokasi dan adu domba dalam aksinya. Polres Tangerang kini tengah melakukan penyidikan kepada Said Didu berdasarkan laporan tersebut.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya