Berita

Ruang sidang Majelis Umum PBB/Net

Dunia

Majelis Umum PBB Sepakat Dukung Hak Palestina Jadi Negara Merdeka

JUMAT, 15 NOVEMBER 2024 | 20:04 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Sebuah resolusi baru telah diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada Jumat, 15 November 2024 yang menegaskan bahwa Palestina memiliki hak untuk merdeka, menentukan nasib sendiri dan bebas dari pendudukan Israel. 

Resolusi tersebut disponsori bersama oleh 119 negara anggota PBB, yang mewakili koalisi besar negara-negara Afrika, Eropa, Asia, dan Amerika Latin, yang menyoroti dukungan internasional yang luas terhadap hak-hak Palestina.

Sebanyak 170 negara memberikan suara mendukung resolusi tersebut, termasuk Kanada, Australia, semua negara anggota UE, dan mayoritas negara dari Amerika Selatan, Asia, dan Afrika. 


Hanya enam negara yang memberikan suara menentang resolusi tersebut: Israel, Amerika Serikat, Argentina, Paraguay, Mikronesia, dan Nauru.

Resolusi itu dihasilkan berdasarkan saran hukum dari Mahkamah Internasional (ICJ) yang telah mencap pendudukan Israel atas wilayah Palestina adalah ilegal. 

Ditegaskan bahwa hak Palestina untuk menjadi negara merdeka tidak dapat dicabut, tanpa syarat, dan tidak dapat dinegosiasikan, serta menolak apa yang disebut "tindakan keamanan" yang diberlakukan oleh Israel sebagai prasyarat.

Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, menegaskan kembali komitmen Palestina untuk mengamankan dukungan internasional bagi hak-hak rakyatnya. 

"Palestina akan terus mendesak akuntabilitas dan keadilan atas kejahatan Israel, termasuk kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pemindahan paksa warga Palestina," ujarnya seperti dimuat WAFA. 

Mansour juga menyerukan tindakan internasional yang mendesak untuk memastikan gencatan senjata di Gaza, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan distribusinya yang efektif untuk mencegah penderitaan lebih lanjut bagi warga sipil Palestina, khususnya di Jalur Gaza utara, yang saat ini sedang menjadi sasaran genosida, kelaparan, pembunuhan, dan penghancuran.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya