Berita

Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera/Istimewa

Politik

Israel Harus Ditendang dari PBB

JUMAT, 15 NOVEMBER 2024 | 15:41 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Tindakan militer Israel yang mengakibatkan semakin banyaknya korban sipil tak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga menginjak-injak nilai dasar perdamaian yang dijunjung tinggi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Karena itulah Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menyerukan agar Israel dikeluarkan dari keanggotaan PBB, sebagai bentuk sanksi atas rangkaian kekerasan yang terus dilakukan oleh militer zionis terhadap warga sipil Palestina. 

"Mereka layak untuk menerima sanksi tersebut atas serangkaian kekerasan yang telah dilakukan," kata Mardani seperti dikutip redaksi melalui akun X pribadinya, Jumat 15 November 2024.


Mardani menegaskan, pembukaan Piagam PBB dengan jelas menyatakan komitmen negara-negara anggota untuk menjaga perdamaian, menghormati hak asasi manusia, serta menegakkan keadilan dan hukum internasional. 

Prinsip-prinsip dasar tersebut, lanjut Mardani, seharusnya dipatuhi oleh setiap anggota PBB. Namun alih-alih patuh, Israel justru terus melanggarnya dengan melakukan kekerasan yang menimbulkan banyak korban di kalangan masyarakat sipil. 

“Sudah seharusnya PBB tegas mengeluarkan Israel, dan kami sepakat agar Israel mendapat tekanan dengan cara diisolasi dari komunitas internasional," tegasnya.

Mardani juga menyampaikan bahwa sanksi tegas bagi Israel penting untuk menunjukkan bahwa komunitas internasional tidak akan menoleransi tindakan kekerasan dan genosida. 

Politikus PKS itu berharap, tekanan dalam bentuk isolasi internasional dapat memaksa Israel untuk menghentikan tindakannya dan mematuhi prinsip-prinsip PBB.

Teranyar, serangan udara Israel menewaskan 10 orang pada Senin malam, 11 November 2024, di Kota Khan Younis di Gaza Selatan, yang sebelumnya ditetapkan sebagai "zona aman" oleh militer Israel.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Aneh Sekali! Legalisir Ijazah Jokowi Tanpa Tanggal, Bulan, dan Tahun

Jumat, 13 Februari 2026 | 02:07

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

UPDATE

Alpriado Osmond Mangkir, Sidang Mediasi di PN Tangerang Ditunda

Senin, 23 Februari 2026 | 16:17

Dasco Minta Impor 105 Ribu Mobil Pikap dari India Ditunda

Senin, 23 Februari 2026 | 16:08

Tiongkok Desak AS Batalkan Tarif Trump Usai Putusan MA

Senin, 23 Februari 2026 | 16:02

SBY Beri Wejangan Geopolitik ke Peserta Pendidikan Lemhannas

Senin, 23 Februari 2026 | 15:55

Subsidi untuk Pertamina dan PLN Senilai Rp27 Triliun Segera Cair

Senin, 23 Februari 2026 | 15:53

Putaran Ketiga Perundingan Nuklir Iran-AS Bakal Digelar 26 Februari di Jenewa

Senin, 23 Februari 2026 | 15:42

KPK Buka Peluang Panggil OSO Terkait Fasilitas Jet Pribadi Menag

Senin, 23 Februari 2026 | 15:38

Perjanjian Dagang RI-AS Jangan Korbankan Kedaulatan Data

Senin, 23 Februari 2026 | 15:24

Palguna Diadukan ke MKMK, DPR: Semua Pejabat Bisa Diawasi

Senin, 23 Februari 2026 | 15:24

Polisi Amankan 28 Orang Lewat Operasi Gakkum di Yahukimo

Senin, 23 Februari 2026 | 15:23

Selengkapnya