Berita

Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera/Istimewa

Politik

Israel Harus Ditendang dari PBB

JUMAT, 15 NOVEMBER 2024 | 15:41 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Tindakan militer Israel yang mengakibatkan semakin banyaknya korban sipil tak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga menginjak-injak nilai dasar perdamaian yang dijunjung tinggi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Karena itulah Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menyerukan agar Israel dikeluarkan dari keanggotaan PBB, sebagai bentuk sanksi atas rangkaian kekerasan yang terus dilakukan oleh militer zionis terhadap warga sipil Palestina. 

"Mereka layak untuk menerima sanksi tersebut atas serangkaian kekerasan yang telah dilakukan," kata Mardani seperti dikutip redaksi melalui akun X pribadinya, Jumat 15 November 2024.


Mardani menegaskan, pembukaan Piagam PBB dengan jelas menyatakan komitmen negara-negara anggota untuk menjaga perdamaian, menghormati hak asasi manusia, serta menegakkan keadilan dan hukum internasional. 

Prinsip-prinsip dasar tersebut, lanjut Mardani, seharusnya dipatuhi oleh setiap anggota PBB. Namun alih-alih patuh, Israel justru terus melanggarnya dengan melakukan kekerasan yang menimbulkan banyak korban di kalangan masyarakat sipil. 

“Sudah seharusnya PBB tegas mengeluarkan Israel, dan kami sepakat agar Israel mendapat tekanan dengan cara diisolasi dari komunitas internasional," tegasnya.

Mardani juga menyampaikan bahwa sanksi tegas bagi Israel penting untuk menunjukkan bahwa komunitas internasional tidak akan menoleransi tindakan kekerasan dan genosida. 

Politikus PKS itu berharap, tekanan dalam bentuk isolasi internasional dapat memaksa Israel untuk menghentikan tindakannya dan mematuhi prinsip-prinsip PBB.

Teranyar, serangan udara Israel menewaskan 10 orang pada Senin malam, 11 November 2024, di Kota Khan Younis di Gaza Selatan, yang sebelumnya ditetapkan sebagai "zona aman" oleh militer Israel.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya