Berita

Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, di Gedung Putih, Washington DC/Setkab

Publika

Amerika Serikat dan Uang Indonesia

JUMAT, 15 NOVEMBER 2024 | 09:20 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

BAGIAN paling menarik dalam sejarah Indonesia dan Amerika Serikat adalah dalam hal bagi-bagi uang. Presiden Obama dalam kesempatan kunjungan ke Indonesia mengatakan, Indonesia dan AS memiliki hubungan sejarah yang panjang. Adakah yang lebih penting bagi Amerika selain sejarah uang Dolar?

Bagaimana tidak? Terbitnya Amerika Serikat dan Indonesia pada tahun 1945 memiliki titik tolak yang sama, yakni tukar guling pulau Run dengan New Amsterdam yang sekarang menjadi New York antara pihak VOC dengan United Kingdom.

Treaty of Breda pada 31 Juli 1667. Inti perjanjian tersebut adalah tukar guling wilayah. Pulau Run di Maluku yang dikuasai Inggris harus diserahkan ke Belanda. Sedangkan Belanda harus menyerahkan Nieuw Amsterdam ke Inggris.

Negara Amerika Serikat dimulai dari sini, dari suatu kota yang dibangun dengan jerih payah VOC dalam mengambil hasil bumi Nusantara emas dan rempah-rempah nusantara menjadi tonggak awal kejayaan Amerika Serikat.

Selanjutnya Belanda membangun kembali New Hollande di sebelah Sukabumi yang kita kenal sekarang dengan nama Australia. Apa buktinya dalam peta peta kuno Australia sekarang dulu disebut New Hollande.  

Seluruh dunia tahu bahwa Amerika Serikat mengambil bagian dalam proses perundingan bagi bagi aset, uang dalam serangkaian perundingan penyerahan kedaulatan Indonesia oleh Belanda hingga yang terakhir, yakni Perundingan Meja Bundar (KMB).

Belanda adalah penerima bantuan terbesar dari IBRD pasca perang dunia II dan bantuan bagi pemulihan ekonomi Eropa di bawah program Marshall Plan yang dirancang AS. Inilah awal dari kebangkitan AS sebagai pemenang perang dunia ke-2.

Walaupun secara resmi AS dikatakan tidak terlibat dalam perang di laut Jawa sebagai perang puncak yang mengakhiri PD II. Bukti bahwa kapal Induk terbesar pertama AS konon katanya ditenggelamkan di Cilacap.
 
Sejarah Bersambung dan tidak mungkin dilupakan. Di zaman yang lebih modern. Sebuah perjanjian yang tidak mungkin dilupakan siapapun karena menjadi fondasi keuangan modern saat ini yakni perjanjian Green Hilton Memorial Agreement antara Presiden Soekarno dengan Presiden Kennedy.

Perjanjian ini menjadi polemik mengenai supremasi mata uang dolar dalam mengatur dunia modern saat ini. Menghadirkan pertanyaan tunggal siapa yang berutang kepada Indonesia saat ini? Apakah Amerika Serikat tempat Indonesia menumpuk piutang?

Itulah yang membuat Amerika Serikat tidak memiliki masalah dengan uang? Apa itu uang? Yakni lembaran kertas yang digambar dengan tinta lalu ditetapkan sebagai uang dan manusia menerimanya. Lembaran kertas itu adalah kertas yang sama atau tidak lebih berharga dari kertas  pembungkus rokok.

Uang kertas Dolar Amerika dicetak oleh The Federal Reserve, sebuah bank swasta yang memperoleh dari dirinya sendiri sebagai lembaga independen. The Fed bukan merupakan bagian dari pemerintah AS.

Uang kertas yang dicetak The Fed dijual kepada pemerintah AS, kepada bank sentral seluruh dunia. Lalu bank sentral seluruh dunia menjual uang tersebut kepada pemerintah sedunia dan bank bank nasional sedunia.

Itulah yang mengakibatkan berapapun uang kertas Dolar di-print tidak menyebabkan inflasi di AS saja namun inflasi didistribusikan menjadi beban seluruh umat manusia, negara miskin atau kaya, orang miskin atau orang kaya semua ikut menanggung.

Kunjungan Presiden Prabowo ke Amerika Serikat salah satunya adalah untuk memburu kertas uang Dolar ini. Karena diburu oleh semua negara maka kertas uang Dolar ini menjadi berharga. Meskipun orang tidak tahu apa yang ada di belakang kertas itu sehingga berharga.

Uang kertas Dolar yang di-print The Fed diutangkan kepada pemerintah AS dan selanjutnya diutangkan kepada pemerintah Indonesia. Indonesia membayar bunga bukan hanya atas utangnya sendiri namun juga membayar bunga atas utang AS. Berkali kali bayar bunga.

Contoh nyata selama Covid-19, Pemerintah Indonesia mengambil utang kepada BI dalam jumlah yang sangat besar. Belum pernah Pemerintah Indonesia mengambil utang sebesar itu dalam periode anggarannya.

Tentu orang bertanya dari manakah BI mendapat uang sebanyak itu, apakah BI pedagang spekulan uang? Atau cuma makelar dari pedagang uang yang lebih besar?

Yang jelas BI bukan anak buah Pemerintah Indonesia. Ingat juga bahwa utang yang diberikan BI semasa covid sampai hari ini tidak jelas pertanggungjawabannya, siapa yang menggunakan?

Pemerintah dan bank bank tidak terbuka atas masalah in. Berapa mereka gunakan masing masing? Semua telah menjadi tanggungan bangsa Indonesia. (saya mengirim surat kepada kementerian keuangan, belum dibalas)

Seandainya Green Hilton Agreement berbunyi otoritas untuk memprinting uang Adalah Bank Indonesia (BI), lalu bank Indonesia mengutangkan kepada Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Indonesia menghutangkan kepada AS?

Tentu situasi akan menjadi lain. Sekarang bisakah Presiden Prabowo dalam lawatan ke AS menegosiasikan hal ini? Saya rasa ada jalannya. Mengapa? Karena The Federal Reserve sudah dicabut mandatnya entah oleh siapa, tidak boleh memprinting uang kertas lagi.

Wallahualam.

Penulis adalah Direktur Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI)

Populer

Seluruh Fraksi di DPR Kompak Serang Kejagung soal Tom Lembong

Rabu, 13 November 2024 | 18:01

Kapolri Mutasi 55 Pati dan Pamen, Ada 3 Kapolda Baru

Selasa, 12 November 2024 | 23:52

Berkinerja Buruk, Kadis Parekraf Layak Diganti

Rabu, 13 November 2024 | 00:20

"Geng Judol" di Komdigi Jadi Gunjingan sejak Bapak itu Jabat Menteri

Rabu, 06 November 2024 | 07:53

Dedi Prasetyo Dapat Bintang Tiga jadi Irwasum, Ahmad Dofiri Wakapolri

Selasa, 12 November 2024 | 22:50

Tak Terima Dikabarkan Meninggal, Joncik Laporkan Akun Facebook "Lintang Empat Lawang" ke Polisi

Kamis, 07 November 2024 | 06:07

Musa Rajekshah Dorong Pemetaan Potensi dan Keunggulan Desa

Kamis, 07 November 2024 | 21:43

UPDATE

Pria Gagal Nyaleg Sampai Nekat Bunuh Diri Depan MA Brasil

Jumat, 15 November 2024 | 14:03

Ijazah Pesantren Harus Diakui Negara Tanpa Syarat

Jumat, 15 November 2024 | 13:55

Rumah Tokoh Asal Riau Dilelang Bank Gara-gara Debiturnya Ngemplang Kedit

Jumat, 15 November 2024 | 13:54

Indonesia Dorong Pengoptimalan Pemanfaatan IK-CEPA untuk Tingkatkan Kinerja Perdagangan

Jumat, 15 November 2024 | 13:45

Pemprov DKI Pastikan Program Bansos Tak Berkaitan dengan Dukungan Pilkada

Jumat, 15 November 2024 | 13:36

Dipimpin Puan, Rapat Persiapan Uji Kelayakan Capim KPK Tertutup

Jumat, 15 November 2024 | 13:36

Dialog Kebangsaan Hari Pahlawan: Jejak Sejarah Lagu Indonesia Raya dan Inspirasi Membangun Nasionalisme

Jumat, 15 November 2024 | 13:31

Regulasi IPS Biang Kerok Kemurkaan Peternak Sapi Perah

Jumat, 15 November 2024 | 13:19

Permintaan Baterai Naik, Komatsu Jepang Tingkatkan Investasi di AS

Jumat, 15 November 2024 | 13:01

Citra Kejaksaan Bisa Terpuruk Jika Tidak Koreksi Diri

Jumat, 15 November 2024 | 12:59

Selengkapnya