Berita

Anggota DPR RI periode 2024-2029, Surya Utama alias Uya Kuya (kanan)/Net

Hukum

Hartanya Disorot Publik, KPK Bakal Cek LHKPN Uya Kuya

KAMIS, 14 NOVEMBER 2024 | 07:58 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan melakukan pengecekan kebenaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik anggota DPR periode 2024-2029, Surya Utama alias Uya Kuya.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan saat disinggung soal sorotan masyarakat yang menilai ada harta Uya Kuya yang tidak dilaporkan di dalam LHKPN.

Salah satu yang disorot masyarakat adalah kepemilikan aset rumah mewah di Amerika Serikat (AS).

"Pastilah (ngecek LHKPN Uya Kuya). Kerjaan saya banyak LHKPN. Yang menteri baru, yang wamen baru. Kita cek. Nanti kita update LHKPN," kata Pahala kepada wartawan, Kamis, 14 November 2024.

Pahala menjelaskan, pengecekan LHKPN yang dilakukan Direktorat LHKPN pada Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK dilakukan berbagai tahap, mulai dari pengecekan rekening bank milik penyelenggara negara, istri, maupun anaknya yang masih dalam tanggungan.

Selanjutnya, KPK juga akan melakukan pengecekan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengecek aset tanah dan bangunan.

"Yang ketiga kendaraan, kalau itu ke Samsat se-Indonesia. Lalu kita ke Dumas, ada nggak pelaporan dia punya apa, punya roko atau apa. Habis itu kita lihat, kalau signifikan banget, terutama bank. Kalau bank kita lihat penerimaan dulu. Kalau ada penerimaan yang nggak sesuai, kita undang klarifikasi. Jadi cara kerjanya gitu, makanya agak-agak lama. Tapi kita pikir, kalau ada yang dituju, selalu banknya duluan," pungkas Pahala.

Dari data LHKPN 2024, Uya Kuya memiliki harta kekayaan sebesar Rp26.471.131.539 (Rp26,47 miliar).

Harta itu terdiri dari 9 bidang bangunan senilai Rp17.926.790.000 (Rp17,92 miliar). Selanjutnya ada alat transportasi dan mesin sebesar Rp248 juta, terdiri dari mobil BMW 3231 AT tahun 2000 seharga Rp88 juta, sepeda Brompton tahun 2020 seharga Rp35 juta, dan mobil Honda Civic Estilisr 3 tahun 1995 seharga Rp125 juta.

Uya Kuya juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp2.871.406.919 (Rp2,87 miliar), kas dan setara kas senilai Rp5.055.606.988 (Rp5 miliar), harta lainnya senilai Rp2,095 miliar.

Uya Kuya juga tercatat memiliki utang sebesar Rp1.725.672.368 (Rp1,72 miliar). Sehingga total harta dikurangi dengan utang adalah sebesar Rp26.471.131.539 (Rp26,47 miliar).

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Sehari Usai Pencoblosan, Pj Gubernur DKI Lantik Walikota Jakpus

Kamis, 28 November 2024 | 22:00

Timses Zahir-Aslam Kena OTT Dugaan ‘Money Politik’ di Pilkada Batubara

Kamis, 28 November 2024 | 21:51

Polri Perkuat Kerja Sama Bareng Dukcapil Kemendagri

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

KPK Tahan 3 Ketua Pokja Paket Pekerjaan Perkeretaapian DJKA

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

Firli Bahuri Tak Hadiri Pemeriksaan Polisi karena Ada Pengajian

Kamis, 28 November 2024 | 21:25

Ini Kebijakan Baru Mendikdasmen Untuk Mudahkan Guru

Kamis, 28 November 2024 | 21:22

Rupiah Terangkat Pilkada, Dolar AS Masih di Rp15.800

Kamis, 28 November 2024 | 21:13

Prabowo Menangis di Depan Ribuan Guru Indonesia

Kamis, 28 November 2024 | 21:11

Pengamat: RK-Suswono Kalah karena Meremehkan Pramono-Doel

Kamis, 28 November 2024 | 21:04

Perbaiki Tata Ekosistem Logistik Nasional, Mendag Budi Sosialisasi Aturan Baru

Kamis, 28 November 2024 | 21:02

Selengkapnya