Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Pembentukan Danantara Harus Akhiri Praktik Kongkalikong di BUMN

SELASA, 12 NOVEMBER 2024 | 19:35 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Rencana pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai upaya konsolidasi aset dan investasi pemerintah dari sumber non-APBN serta menjadi superholding bagi BUMN, harus bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Bukan sekadar untuk pengembangan bisnis.

"Harus diperhatikan aspek keadilan dan kontrol masyarakat terhadap lembaga ini," kata Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (Akses), Suroto, kepada RMOL, Selasa 12 November 2024.

Ia mengkritik kondisi BUMN yang sebagian besar justru mengalami pelemahan. Di mana jumlah BUMN menyusut dari 191 menjadi 40 sejak era awal pemerintahan Jokowi. 

"Rakyat sebetulnya banyak yang tidak tahu kalau kekayaan mereka sudah banyak yang hilang," ungkap Suroto.

Suroto juga menyoroti beberapa BUMN yang mengandalkan subsidi dan bantuan modal dari negara, meskipun sudah terdaftar di bursa saham. Hal ini dianggap tidak sehat dan merusak daya saing.

Selain itu, transparansi keuangan BUMN juga menjadi perhatian, terutama dengan adanya laporan keuangan yang belum teraudit. Suroto menyebut banyak BUMN yang justru merugikan masyarakat, bahkan menciptakan konflik agraria.

"BUMN kita yang asetnya sudah triliunan tapi laporan keuangannya masih belum teraudit atau unauditable, tidak ada transparansi, dan yang paling parah adalah bisnisnya banyak rugikan masyarakat. Ini sangat aneh," tegasnya.

Dengan kehadiran BPI Danantara, Suroto berharap paradigma BUMN dapat berubah. Tidak lagi hanya berfokus pada keuntungan segelintir pihak, melainkan memastikan saham BUMN dapat dimiliki masyarakat luas secara langsung.

"Semangat dari pembentukan BPI Danantara itu harus rombak paradigma lama BUMN yang bisnisnya penuh kongkalikong, rugikan negara," pungkasnya.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Karyawan Umbar Kesombongan Ejek Pasien BPJS, PT Timah Minta Maaf

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:37

Sugiat Santoso Apresiasi Sikap Tegas Menteri Imipas Pecat Pelaku Pungli WN China

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30

KPK Pastikan Tidak Ada Benturan dengan Kortastipikor Polri dalam Penanganan Korupsi LPEI

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:27

Tabung Gas 3 Kg Langka, DPR Kehilangan Suara?

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:10

Ken Martin Terpilih Jadi Ketum Partai Demokrat, Siap Lawan Trump

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:46

Bukan Main, Indonesia Punya Dua Ibukota Langganan Banjir

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:45

Larangan LPG di Pengecer Kebijakan Sangat Tidak Populis

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:19

Smart City IKN Selesai di Laptop Mulyono

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:59

Salah Memutus Status Lahan Berisiko Besar Buat Rakyat

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:45

Hamas Sebut Rencana Relokasi Trump Absurd dan Tidak Penting

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:26

Selengkapnya