Berita

Ilustrasi peternak sapi perah/RMOLJateng

Politik

Komisi IV Berharap Kesepakatan terkait Polemik Susu Sapi di Jateng Berjalan Baik

SELASA, 12 NOVEMBER 2024 | 15:39 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kesepakatan antara Kementerian Pertanian (Kementan) dengan asosiasi peternak sapi perah dan industri pengolahan susu sapi, khususnya di wilayah Jawa Tengah, diharapkan bisa terlaksana dengan baik. 

Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, bersyukur bahwa pemerintah dalam hal ini Kementan telah bergerak cepat mengatasi permasalahan tersebut.

"Alhamdulillah Kementan bergerak cepat dan kemarin ada kesepakatan kan. Kita Komisi IV hanya mengawal itu, mudah-mudahan kesepakatan Kementan, Mensesneg, dengan asosiasi peternak sapi itu bisa dilaksanakan dengan baik," kata Johan kepada wartawan, Selasa, 12 November 2024.


Ditanya soal perlunya audit susu impor lantaran merugikan peternak sapi perah lokal, legislator dari Fraksi PKS ini berpendapat, pemerintah perlu menunda audit impor susu. Agar bisa fokus pada penanganan dan penyelesaian masalah peternak sapi perah.

"Kalau saya pribadi, kalau kesepakatan kemarin dikerjakan saya pikir itu bisa ditundalah, soal audit segala macam. Ini kan nanti kita bicara ketika bagaimana komposisi, kita kan belum tahu ya dari badan gizi, dari badan pangan itu bagaimana menyikapi atau menyusun rencana-rencana makan gizi gratis," tuturnya.

Ia meminta agar pendukung program makan bergizi gratis datang dari industri pangan dalam negeri, bukan impor.

"Jadi menurut saya di dalam pelaksanaan makan bergizi gratis nanti mudah-mudahan semua kontennya itu adalah produk dalam negeri," tutupnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya