Berita

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)/RMOL

Politik

Karena Sahbirin Noor dan Harun Masiku, KPK Kehilangan Kedigdayaan

SELASA, 12 NOVEMBER 2024 | 15:07 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor gagal dilakukan operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga muncul penilaian tidak baik pada lembaga antirasuah.

Dosen ilmu pemerintahan Universitas Pamulang (Unpam), Efriza menilai, penanganan kasus dugaan korupsi di Dinas PUPR Pemprov Kalsel menunjukkan kinerja KPK sedang tidak baik-baik saja.

"KPK terlihat bukan saja gagal, tapi memang tak ingin bekerja serius. Kasus Sahbirin Noor menunjukkan KPK memang tak bisa menunjukkan kerja tangkas, efektif, dan kerja benar," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Selasa, 12 November 2024.


Dia memandang, KPK saat ini tidak efektif memberantas korupsi di daerah akhir-akhir ini, padahal lembaga antirasuah ini merupakan lembaga super power.

"KPK tampak tak berdaya melawan para pelaku korupsi. Ketidakbecusan dan ketidakcermatan untuk kasus Sahbirin Noor, membuktikan KPK sudah kehilangan kedigdayaannya," tuturnya.

Bahkan, Efriza yang juga aktif dalam lembaga kajian Citra Institute mendapati kasus korupsi lainnya, yang telah lama ditangani tapi tidak kunjung mampu menangkap terduga pelaku, yaitu Harun Masiku.

"Bahkan, kasus Harun Masiku malah menunjukkan KPK benar-benar jeblok nilainya," demikian Efriza menambahkan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya