Pemerintah resmi membentuk Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara, atau Danantara.
Lembaga baru yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini digadang-gadang menjadi cikal bakal superholding BUMN di Indonesia.
Awalnya, Danantara ini akan diresmikan oleh Prabowo pada 8 November 2024, tetapi akhirnya dibatalkan karena bersamaan dengan jadwal kunjungan Prabowo ke beberapa negara.
Kepala BP Danantara, Muliaman Darmansyah Hadad yang juga adalah mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan peresmian Danantara akan dilakukan sepulangnya Prabowo dari lawatan tersebut.
Danantara akan menjadi lembaga pengelola investasi Indonesia yang lebih luas dari anggaran pemerintah. Tujuan pembentukannya untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara dengan skala besar dan koordinasi yang lebih baik.
Dari dokumen profil BP Investasi Danantara yang dilihat redaksi, disebutkan bahwa Danantara dibentuk untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkualitas selama lima tahun ke depan.
Danantara diharapkan dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi, dengan mengkonsolidasikan aset-aset penting dan mengoptimalkan entitas kekayaan negara untuk meningkatkan kesejahteraan nasional dan daya saing global.
Berdasarkan dokumen itu juga disebutkan ada tujuh BUMN yang akan berada di bawah pengelolaan Danantara, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT PLN (Persero).
Lalu, PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan holding BUMN pertambangan MIND ID.
Selain tujuh BUMN tersebut, Indonesia Investment Authority (INA) juga akan dikonsolidasikan ke BP Investasi Danantara.
Nantinya, Danantara dibidik bisa mengelola assets under management (AUM) yang mencapai 600 miliar Dolar AS atau setara Rp9.502 triliun dari konsolidasian 7 BUMN plus INA tersebut.
Dokumen tersebut mengungkapkan bahwa Tujuh BUMN tersebut memiliki AUM yang berbeda.
Bank Mandiri Rp2.174 triliun, BRI Rp1.965 triliun, PLN Rp1.671 triliun, Pertamina Rp1.412 triliun.
Kemudian BNI sekitar Rp1.087 triliun, Telkom Indonesia sekitar Rp318 triliun, dan MIND ID sekitar Rp259 triliun. Serta ditambah INA dengan AUM sekitar Rp163 triliun.
Disebutkan bahwa aset dalam pengelolaan nantinya bisa meningkat hingga 982 miliar Dolar AS atau sekitar Rp15.552 triliun setelah aset negara lainnya masuk dalam portofolio Danantara. Dengan angka sebesar itu menjadikan Danantara sebagai SWF terbesar keempat di dunia.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, hal tersebut bukan berarti Danantara hanya mengelola BUMN dengan aset yang besar, sementara Kementerian BUMN hanya mengelola BUMN kecil.
Ia menekankan bahwa hingga saat ini belum jelas apakah Danantara akan dibentuk sebagai BUMN, SWF, atau lembaga lainnya.
Erick Thohir mengatakan Danantara merupakan salah satu visi Prabowo. Pihaknya mendukung rencana tersebut. Pembentukan Danantara telah sesuai dengan roadmap atau peta jalan BUMN yang sudah berjalan hampir dua tahun.
“Ketika banyak [BUMN] yang sehat ini mau dikonsolidasikan ya enggak apa-apa. Memang garis tangan saya restrukturisasi, sehingga yang sisa nanti kami restrukturisasi. Jadi, kompleksitas kajiannya sedang dibahas,” ujar Erck di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, pekan lalu.
Erick juga memandang kehadiran Danantara mencerminkan kinerja BUMN semakin baik setelah 5 tahun terakhir berkutat pada restrukturisasi.
