Berita

Wapres Gibran Rakabuming Raka/Ist

Publika

Plt Presiden

SENIN, 11 NOVEMBER 2024 | 14:14 WIB | OLEH: AHMADIE THAHA

DI jagat politik Indonesia yang penuh warna, kepergian Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri membawa diskusi serius sekaligus mengundang kekhawatiran. Perdebatan yang tadinya soal kebijakan, kini beralih pada sebutan untuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menggantikan tugas presiden sementara.

Media menyebut Gibran sebagai "Plt Presiden," istilah yang sering digunakan untuk pejabat daerah sejak beberapa tahun sebelum dilangsungkannya Pilkada pada akhir November ini, namun jarang terdengar di level kepresidenan. Apakah ini hanya sebuah candaan, atau memang ada kekhawatiran tersembunyi?

Dalam aturan yang sebenarnya, istilah "Plt Presiden" tidak dikenal. Wakil Presiden secara otomatis menjalankan tugas presiden ketika presiden berhalangan, baik karena alasan kesehatan atau, seperti sekarang, perjalanan luar negeri. Keputusan Presiden (Keppres) memang dikeluarkan untuk menugaskan Gibran memegang tugas sehari-hari presiden. Namun, ini bukan berarti dia memiliki kekuasaan penuh sebagai presiden.


Dalam banyak situasi, ia tetap harus berkonsultasi dengan Prabowo jika ada keputusan besar yang harus dibuat. Ini praktik umum di berbagai negara, di mana wakil kepala negara hanya menjalankan "tugas administratif" saat presiden berhalangan tanpa perubahan formal pada kedudukan.

Di sisi lain, Gibran bukan hanya terkenal sebagai politisi muda, tetapi juga sebagai "pembangkang media sosial." Masa lalunya dengan alias "Fufufafa" yang terkenal akan komentar-komentar kontroversial turut memancing tanda tanya. Di kalangan masyarakat yang terbiasa dengan citra "dewasa" seorang pemimpin, rekam jejak Gibran yang kekanak-kanakan menimbulkan keprihatinan.

Media sosialnya masih sering diisi konten gaming, yang bagi sebagian masyarakat dianggap kurang "berwibawa." Ini menggarisbawahi pola pikir bangsa Indonesia yang masih mengaitkan usia dan keseriusan dengan kematangan dalam kepemimpinan, bahkan jika peran yang diemban hanyalah sementara.

Kekhawatiran tak berhenti di soal karakter. Mengingat Gibran adalah putra mantan Presiden Jokowi, muncul kecurigaan liar tentang agenda tersembunyi. Beberapa orang bahkan mencurigai bahwa kehadirannya di posisi ini dapat menjadi "pintu belakang" bagi kepentingan Jokowi, yang pernah dibicarakan ingin memperpanjang masa jabatan presiden.

Bagi sebagian rakyat Indonesia yang gemar berspekulasi, “mengambil alih” kekuasaan dari Prabowo melalui tangan anak sendiri bisa menjadi bahan teori konspirasi yang gurih. Apalagi bersama keberangkatan Prabowo memulai lawatannya 16 hari ke sejumlah negara, Jokowi diketahui meninggalkan Solo, kota kediamannya.

Di negara maju, tugas pengganti presiden sementara berlangsung tanpa drama. Misalnya, di Amerika Serikat, wakil presiden otomatis mengambil alih tugas administratif tanpa perlu pengesahan khusus, dan jarang ada kekhawatiran publik. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa yang dewasa secara politik lebih menekankan pada sistem, bukan pada orang. Berbeda dengan Indonesia, di mana kita masih memandang pemimpin sebagai figur paternalistik yang penuh kewibawaan.

Kecurigaan berlebihan soal "Plt Presiden" Gibran sebenarnya mencerminkan kondisi psikologis bangsa yang cenderung mencari hiburan dalam bentuk kekhawatiran. Fenomena ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat melihat kepemimpinan tidak hanya sebagai otoritas serius, tetapi juga sebagai panggung hiburan, di mana drama, konspirasi, dan isu kejiwaan menjadi sorotan. Dengan kata lain, bangsa ini mungkin sedang membutuhkan pelarian?"bukan sekadar dari masalah, tetapi dari keseriusan politik itu sendiri.

Jadi, debat soal Plt Presiden Gibran adalah bukti dari sifat masyarakat yang cenderung mendramatisasi keadaan. Bagi mereka yang merasa cemas, sebaiknya ingatlah bahwa ada aturan jelas yang membatasi peran pengganti presiden sementara, termasuk Gibran. Dan bagi mereka yang merasa terhibur, mungkin ini adalah cara untuk sedikit "mewarnai" kepenatan kita dalam bernegara.

Penulis adalah Pemerhati Kebangsaan, Pengasuh Pondok Pesantren Tadabbur Al-Qur'an

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

UPDATE

Revolusi Status Buruh Harian Lepas

Senin, 22 Juni 2026 | 00:03

Nyanyian Sony Sebut 41 Nama Dituding Hanya untuk Kelabui Penyidik

Minggu, 21 Juni 2026 | 23:33

Penangkapan Roy dan Tifa Perkuat Anggapan Polisi di Bawah Kendali Jokowi

Minggu, 21 Juni 2026 | 23:17

Prabowo Panggil Rosan, Bahas Optimalisasi Aset Negara dan Transformasi BUMN

Minggu, 21 Juni 2026 | 22:55

Program Sekolah Rakyat Dapat Akses Gratis Talent DNA ESQ

Minggu, 21 Juni 2026 | 22:32

Malam Ini Roy Suryo dan Dokter Tifa Nginap di Rutan Polda, Besok ke Kejaksaan

Minggu, 21 Juni 2026 | 22:01

Teruji di MRS 2026, Pertamax Turbo Jadi Andalan Utama Pembalap Nasional

Minggu, 21 Juni 2026 | 21:46

Penyelenggaraan Haji Tahun Ini Lebih Baik dari Sebelumnya

Minggu, 21 Juni 2026 | 21:46

Buntut Gesekan Petugas vs Ojol, Ini Strategi Baru Dishub DKI Atur Ruang Jalan Ibu Kota

Minggu, 21 Juni 2026 | 21:31

Mensos ke Pejabat Baru: Jangan Sabotase Program Sekolah Rakyat!

Minggu, 21 Juni 2026 | 20:45

Selengkapnya