Berita

Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 11 November 2024/RMOL

Politik

Rapat Bersama Komisi II DPR

Kemendagri Jamin Hak Pilih Warga Terpenuhi di Pilkada 2024

SENIN, 11 NOVEMBER 2024 | 12:30 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjamin hak pilih seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang sudah memiliki KTP bisa menggunakan hak pilihnya di Pilkada Serentak 2024. 

Oleh karena itu, Kemendagri tengah memfokuskan pada updating data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) untuk Pilkada Serentak 27 November mendatang. 

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 11 November 2024. 


“Setiap tahapan kita ikhtiarkan untuk melibatkan semua dan dari Kemendagri tentu kita pastikan bahwa data-data kependudukan mendukung untuk menjamin terpenuhinya semua warga bisa memilih,” kata Bima Arya. 

Bima Arya yang juga politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menuturkan bahwa pohaknya telah menyerahkan DP4 di bulan Mei 2024 kepada KPU. Namun updating data dan perekaman data terhadap warga yang masih belum tercatat itu masih terus dilakukan. 

Ia menambahkan, per hari ini data pemilih pemula tercatat masih sekitar 1,5 juta. Data itu didapatkan tidak hanya mencakup daerah-daerah pinggiran tetapi juga di kota-kota besar. 

“Kita minta agar dari jajaran Pemda berkoordinasi juga bersama teman-teman di wilayah sekolah panti asuhan pesantren untuk memastikan direkamnya pemilih pemula. Demikian juga pemilih marginal terlantar dan kaum disabilitas. Jadi kita ingin kuantitatif Pilkada Serentak ini angkanya cukup baik,” demikian Bima Arya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Tertekan Lonjakan Minyak, Harga Emas Dunia Anjlok ke Level 4.254 Dolar AS

Senin, 28 September 2026 | 08:30

Iran Siap Hadapi "Perang Kiamat" dengan AS

Senin, 28 September 2026 | 08:12

Jalan Terbuka Bagi Dividen BEI: Proses Demutualisasi Masuki Tahap Pengkajian Saham

Senin, 28 September 2026 | 07:52

Halal Jangan Berhenti di Sertifikat

Senin, 28 September 2026 | 07:38

IAMI Lahir di Jakarta, Nasaruddin Umar Jadi Presiden Pertama

Senin, 28 September 2026 | 07:07

APH Harus Turun Tangan Tertibkan Tarif Parkir Tak Wajar

Senin, 28 September 2026 | 07:05

Kejagung Didesak Bongkar Mata Rantai Uang Chromebook

Senin, 28 September 2026 | 06:47

Pagar Nusa Kukuhkan 25 Kader Pasukan Inti di Taiwan

Senin, 28 September 2026 | 06:42

Indonesia Ikut Ajang WSC 2026 di Shanghai, Ini Manfaatnya

Senin, 28 September 2026 | 06:20

Ekosistem Logistik di Kawasan Timur Masih Penuh Tantangan

Senin, 28 September 2026 | 05:54

Selengkapnya