Anggota DPD RI Desak BKN Jaga Kejujuran Seleksi PPPK

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Pdt. Penrad Siagian menghadiri rapat bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumatera untuk membahas berbagai isu penting terkait rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di wilayah Sumatera Utara.

Penrad Siagian menyampaikan sejumlah pandangannya terkait transparansi rekrutmen, manajemen ASN dan non-ASN, serta prioritas untuk pegawai kategori Tenaga Honorer Kategori II (THK2). Ia menegaskan pentingnya proses rekrutmen PPPK yang bersih dan bebas dari praktik suap-menyuap.

Ia mengingatkan pihak BKD untuk menjaga integritas dalam setiap tahapan seleksi agar para peserta yang terpilih benar-benar berdasarkan kemampuan dan kualitas, bukan karena pengaruh pihak tertentu.

"Kita tahu bahwa sekarang sedang tahapan perekrutan PPPK, saya berharap BKD bersih dari upaya suap menyuap (cawe-cawe) untuk memenangkan peserta seleksi PPPK," ungkap Penrad, Minggu 10 November 2024.

Penrad juga menyampaikan keprihatinannya mengenai nasib pegawai honorer, terutama mereka yang masuk dalam kategori THK2 dan telah lama mengabdi, dengan masa kerja hingga 13, 15, bahkan 20 tahun.

Menurutnya, pegawai dengan pengabdian panjang ini layak untuk diberikan prioritas dalam seleksi PPPK sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka.

"Saya berharap THK2 lebih diutamakan dalam proses rekrutmen PPPK, apalagi yang sudah lama bekerja hingga 13, 15 sampai 20 tahun," tegasnya.

Dalam waktu dekat, Penrad akan menemui Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menyampaikan hal ini.