Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 diharapkan dapat menjadi ajang perbaikan pemerintah daerah ke depan, yakni dengan cara tidak memilih calon yang sudah dikenal sebagai politisi tak berintegritas.
Manajer Riset Lokataru Foundation Hasnu Ibrahim mengatakan, warga yang telah terdaftar sebagai pemilih Pilkada Serentak 2024 di daerah tempat tinggalnya masing-masing harus cerdas dalam menentukan pilihan.
Sebab berdasarkan hasil risetnya, corak politik demokrasi Indonesia saat ini cenderung pragmatis, karena banyak calon-calon pemimpin yang mengejar keuntungan pribadi dengan berkelindan bersama oligarki.
"Warga secara telanjang menyaksikan muslihat dalam politik alias perkawinan silang antar parpol, negara, dan komunitas bisnis dalam membajak kedaulatan rakyat," ujar Hasnu kepada
RMOL, Jumat, 9 November 2024.
Dia memandang, salah satu penyebab terjadinya penurunan skor indeks demokrasi Indonesia di mata dunia adalah karena menguatnya praktik klientalisme-patronase dalam pemilu di Indonesia.
Hasnu mengutip dua peneliti politik Indonesia dari luar negeri, yaitu peneliti dari Australian National University Edward Aspinall dan Peneliti KITLV Belanda Ward Berenschot, yang membahas pola klientalisme-patronase dalam pemilu di Indonesia dalam buku berjudul "Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and The State in Indonesia".
"Klientalisme kata mereka, memberikan ruang buat patronase, vote trading (jual-beli suara), hadiah pribadi, layanan dan aktivitas tertentu, klub khusus, dan proyek-proyek ‘pork barrel’ yang tujuannya nguntungin kelompok tertentu aja," urainya.
Dari pengamatannya sendiri, Hasnu menganggap pelaksanaan pemilu maupun pilkada hanya dijadikan pesta bagi elite politik yang haus kekuasaan dan kelompok pebisnis yang punya tujuan menjaga kepentingan bisnisnya.
"Padahal, tujuan kekuasaan itu bukan cuma buat pegang jabatan, tapi juga buat bagi-bagi nilai penting ke warga seperti nilai keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran lewat kebijakan publik yang dihasilkan," tutur Hasnu.
"Sialnya, ide baik tentang arti kekuasaan ini jadi rusak karena beberapa hal, semisal politisi yang cuma cari untung, membentuk dinasti politik, dan oligarki yang berakar kuat," sambungnya.
Oleh karena itu, Hasnu mendorong masyarakat daerah yang telah terdata dalam daftar pemilih tetap (DPT), diharapkan cerdas dalam memilih, untuk menghukum para elite politik yang tidak berpihak kepada masyarakat.
"Kalau begitu, apa jawaban tegas kita sebagai warga dalam Pilkada 2024 ini? Hemat saya sih, jadikan Pilkada 2024 ini sebagai ruang “penghukuman politik” bagi politisi busuk dan parpol oligarki," ucapnya.
"Lewat cara apa? Kenali rekam jejak dan rekam prestasi si pasangan calon baik calon Bupati dan Wakil Bupati/ calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sampai calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Sekarang, kita harus cari tahu bersama-sama, mulailah dengan cara sederhana yakni kenalin siapa parpol pendukungnya dan lingkaran bisnis dibaliknya," demikian Hasnu menambahkan.
