Berita

Ketua Dewan Pembina Relawan Muda Prabowo-Gibran (RMPG), Khalid Zabidi/Ist

Politik

Hapus Utang UMKM Bukti Prabowo Memihak Rakyat

JUMAT, 08 NOVEMBER 2024 | 16:09 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kebijakan penghapusan utang UMKM menjadi bukti pemerintahan Prabowo Subianto memiliki keberpihakan nyata terhadap nasib rakyat.

"Rakyat baru saja bangkit setelah pandemi Covid-19 dan sedang dihantui krisis pangan global akibat konflik geopolitik. Maka, menghapus utang UMKM ini adalah bukti keberpihakan Prabowo kepada rakyat," kata Ketua Dewan Pembina Relawan Muda Prabowo-Gibran (RMPG), Khalid Zabidi, Jumat, 8 November 2024.

Kebijakan yang dituangkan dalam Perpres 47/2024 ini diyakini akan meningkatkan kepercayaan rakyat, terutama pelaku usaha kecil yang berjumlah 66 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61 persen.


"Tentu kebijakan ini dapat meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan daya beli rakyat," lanjutnya.

Selain itu, kebijakan tersebut juga bisa membantu mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 8 persen Pemerintahan Prabowo yang rencananya ditopang kebijakan industrialisasi berupa penguatan kedaulatan pangan, hilirisasi energi dan mineral, serta ekonomi hijau.

"Kebijakan industrialisasi tersebut tentu memerlukan dukungan politik dan mobilisasi sosial sangat besar dari rakyat, maka kebijakan hapus utang UMKM ini perlu didukung oleh seluruh rakyat," tutup Khalid.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya