Bappenas: Pendanaan jadi Kendala Capai SDGs Indonesia

Tantangan pendanaan masih menjadi salah satu kendala besar bagi Indonesia dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dan mencapai target pembangunan berkelanjutan (SDGs). 

Manajer SDGs Pilar Pembangunan Ekonomi dari Sekretariat Nasional SDGs Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Setyo Budiantoro, mengungkapkan bahwa kebutuhan pendanaan untuk SDGs di Indonesia selama periode 2021-2030 mencapai sekitar Rp122 ribu triliun.

“Salah satu tantangan utama dalam pencapaian SDGs itu masalah pendanaan karena total kebutuhan pencapaian SDGs Indonesia sekitar Rp122 ribu triliun dengan gap pembiayaan mencapai Rp24 ribu triliun,” katanya dalam Sustainability Meet Up #10 "Unlocking Sustainable Growth: Green Financing for Palm Oil Companies in Indonesia" di Universitas Trisakti pada 5 November 2024.

Dalam konteks pengembangan industri kelapa sawit, misalnya, inklusi petani kecil dalam skema pembiayaan berkelanjutan disebut sangat penting untuk mendorong transformasi industri di Indonesia. 

Dukungan keuangan kepada petani kecil dinilai krusial untuk mendorong mereka beralih ke praktik pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Dalam forum tersebut, Setyo juga menjelaskan pentingnya penggunaan Dashboard yang menghubungkan proyek-proyek SDGs dengan para pendana atau investor. Platform ini bertujuan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, konservasi lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan sosial.

“Integrasi dan sinergi dari berbagai sumber pendanaan menjadi kunci untuk memastikan pencapaian SDGs secara efektif dan tepat waktu,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Program Climate and Market Transformation WWF Indonesia Irfan Bakhtiar menambahkan biaya untuk sertifikasi sawit keberlanjutan, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) sendiri untuk 1 kelompok membutuhkan dana sebesar Rp1 miliar.

Dana tersebut, kata Irfan mencakup kelembagaan petani swadaya (identifikasi pekebun, pemetaan, pembuatan kelompok), pendampingan intensif (training RSPO, ICS, GAP, BMP, HCV), hingga penguatan kemandirian (monitoring, surveillance, ICS).

Adapun pembiayaannya 98 persen dapat dibiayai filantropi melalui development fund, CSR dan 2 persen dipenuhi lewat skema komersial dan supply chain perusahaan. Untuk itu, Irfan menekankan pentingnya sektor keuangan dalam membantu pembiayaan tersebut.

“Berdasar hal tersebut, peran lembaga keuangan akan sangat dibutuhkan untuk memperkuat pengembangan usaha bagi pekebun sawit bersertifikat RSPO,” tuturnya.

Adapun acara ini turut dihadiri oleh sejumlah pembicara lainnya, termasuk Windrawan Inanth dari RSPO, Chief Sustainability Officer UOB Indonesia Jenny Hadikusuma, serta Direktur Eksekutif Filantropi Indonesia Gusman Yahya.