Donald Trump kembali memenangkan Pilpres AS 2024, dengan membawa rencana kebijakan yang tegas terhadap China.
Salah satu ancamannya adalah menaikkan tarif impor barang dari China hingga 60 persen, yang dianggap dapat mengancam stabilitas pertumbuhan ekonomi negara tersebut.
Dikutip
Bloomberg, pada Kamis, 7 November 2024, tarif ini jauh lebih tinggi dibandingkan tarif 7,5 persen hingga 25 persen yang dikenakan pada masa jabatan Trump sebelumnya, kali ini posisi ekonomi China juga lebih rentan.
Krisis Properti di ChinaPada tahun 2018, pasar properti China sangat kuat, dengan menyumbang sekitar seperempat dari aktivitas ekonomi negara itu.
Namun, sejak 2021 sektor properti China mengalami penurunan yang tajam, dan pendapatan pemerintah daerah ikut tergerus. Kelebihan pasokan perumahan membuat sektor ini sulit kembali menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi.
Masalah utang yang membebani penurunan sektor properti juga menyebabkan pemerintah daerah China menanggung beban utang yang sangat besar. Meskipun Beijing berusaha memberikan bantuan fiskal untuk mengurangi beban ini, jumlah utangnya sangat besar dan membatasi kemampuan China dalam menghadapi guncangan ekonomi dari luar.
Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan total utang sektor pemerintah mencapai 147 triliun yuan (sekitar 20,7 triliun Dolar AS) pada akhir 2023. Jika utang rumah tangga dan perusahaan digabungkan, jumlahnya melebihi 350 triliun yuan, sekitar tiga kali ukuran ekonomi China.
Permintaan Domestik yang LemahKondisi ekonomi yang lemah, dengan tingkat pengangguran yang tinggi di kalangan pemuda, membuat pengeluaran rumah tangga di China sangat rendah, hanya sekitar 40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di bawah rata-rata global.
Untuk meningkatkan konsumsi domestik, China perlu merombak sistem distribusi pendapatan, misalnya dengan meningkatkan tunjangan sosial atau mengurangi ketimpangan antara pedesaan dan perkotaan.
Tekanan Deflasi yang Memburuk Dikutip
Liputan6, China menghadapi tekanan deflasi yang kuat karena penurunan tajam pasar properti dan kepercayaan konsumen yang melemah yang telah memperlihatkan ketergantungannya berlebihan pada ekspor dalam lingkungan perdagangan global yang semakin tegang.
Pemerintah China, dengan mengalihkan sumber daya dari pasar properti ke sektor manufaktur, dinilai telah memperburuk kapasitas industri yang berlebihan.
Akibatnya, harga produsen di China mengalami deflasi yang dalam. Pada Juli 2018, inflasi harga produsen China tercatat 4,6 persen, namun pada September 2024, angka ini turun menjadi minus 2,8 persen.
Ruang Terbatas untuk Depresiasi Mata UangPada 2019, yuan China sudah melemah sekitar 10 persen terhadap dolar AS, dan pelemahan ini membantu mengurangi dampak tarif.
Namun, untuk mengimbangi tarif 60 persen yang baru, yuan mungkin harus melemah hingga 18 persen lagi, yang bisa membuat nilai tukar yuan turun menjadi 8,5 yuan per dolar, terendah sejak krisis keuangan Asia pada 1990-an.
Faktor LainnyaSelama pandemi Covid-19, AS mengeluarkan triliunan dolar dalam stimulus, yang sebagian besar digunakan untuk membeli barang-barang China. Selain itu, setelah invasi Rusia ke Ukraina, China mendapat keuntungan dari permintaan barang dari Rusia yang terhambat aksesnya ke pasar Barat. Namun, peluang ini kemungkinan tidak akan terulang di masa depan.
Secara keseluruhan, meski China masih memiliki sektor-sektor yang kompetitif secara internasional, risiko tarif 60 persen yang diusulkan Trump dapat semakin memperburuk tantangan yang dihadapi ekonomi China saat ini.
Sebelumnya, saat Trump menjadi presiden AS periode 2017-2021, relasi AS-China memang menegang terutama setelah Trump menyatakan perang dagang dengan China. Saat itu, Trump juga menerapkan tarif tinggi kepada produk impor terutama dari China.
Namun demikian, baru-baru ini China menyatakan harapannya untuk "hidup berdampingan secara damai" dengan AS, menyusul kemenangan mantan Trump di Pilpres AS 2024.
"Kami akan terus mendekati dan menangani hubungan China-AS berdasarkan prinsip saling menghormati, hidup berdampingan secara damai, dan kerja sama saling menguntungkan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, dalam konferensi pers rutin, pada Rabu, 6 November 2024.
