Penjabat (Pj) Gubernur Teguh Setyabudi menerima perwakilan buruh dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) menjelang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk DKI Jakarta, di Balai Kota/Ist

Politik

Pemprov Jakarta Masih Godok UMP 2025

RABU, 06 NOVEMBER 2024 | 21:52 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemprov Jakarta terus berupaya memberikan kesejahteraan bagi kaum buruh jelang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025.

Penjabat Gubernur Teguh Setyabudi pun menerima perwakilan buruh dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu 6 November 2024.

"Kami bersama Disnakertransgi Provinsi DKI Jakarta akan mengkaji lebih lanjut. Terkait upah sektoral, kita pantau dulu sampai putusan MK selesai," kata Teguh.

Dia menyadari, dalam menjalankan pemerintahan harus merangkul semua kalangan masyarakat, termasuk perwakilan buruh dalam membangun Kota Jakarta untuk menjadi kota global.

"Terkait penekanan struktur skala pengupahan juga akan kita bahas, begitu juga terkait kartu kerja/prakerja akan masuk dalam fokus pembahasan kami," ungkap Teguh.

Sementara itu, Kepala Disnakertransgi Provinsi Jakarta Hari Nugroho mengatakan, dalam menyikapi aspirasi buruh, pihaknya segera melakukan pertemuan dengan Dewan Pengupahan.

"Kita besok akan rapat dengan Dewan Pengupahan untuk menindaklanjuti usulan perwakilan buruh. Semoga hasil yang disepakati menjadi keinginan kita semua agar kesejahteraan buruh tetap diperhatikan," tandas Hari.

Berita

Politik

Pemprov Jakarta Masih Godok UMP 2025

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

PKB Merawat NU Tanpa Campuri Urusan Internal

Polisi: 21 Karung Cacahan Uang di TPS Liar Terbitan BI

Seskab: RI Belum Bayar Iuran Board of Peace, Sifatnya Tidak Wajib

Ekonomi Jakarta Tumbuh Positif Sejalan Capaian Nasional

Amdatara Gelar Rakernas Perkuat Industri Air Minum Berkelanjutan

Mahfud Sebut Sejarah Polri Dipisah dari Kementerian Hankam karena Dikooptasi

AHY Optimistis Ekonomi Indonesia Naik Kelas

Gaya Komunikasi Yons Ebit Bisa Rusak Reputasi DPN Tani Merdeka

Juda Agung Ngaku Mundur dari BI karena Ditunjuk Prabowo Jadi Wamenkeu

Tragedi Anak di Ngada Bukti Kesenjangan Sosial Masih Lebar