Berita

Ketua DKPP RI Heddy Lugito di Grand Sahid Hotel, Jakarta/RMOL

Politik

Cegah Pelanggaran Etik, DKPP Rakor Bareng 622 Penyelenggara Pemilu

SELASA, 05 NOVEMBER 2024 | 13:53 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor), di Grand Sahid Jaya Hotel, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa, 5 November 2024.

Ketua DKPP RI, Heddy Lugito hadir bersama 4 Anggota DKPP RI yaitu J. Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dan Tio Aliansyah.

Heddy menyampaikan imbauan kepada 622 penyelenggara pemilu dari 17 provinsi dan 306 kabupaten/kota, baik dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU).


Dia menegaskan, Rakor yang digelar hari ini merupakan langkah DKPP untuk mencegah pelanggaran etik penyelenggara pemilu pada Pilkada Serentak 2024.

Pasalnya, pada Pemilu Serentak 2024 lalu jumlah aduan dugaan pelanggaran etik meningkat dua kali lipat dibanding tahun pemilu sebelumnya.

"Dalam kesempatan ini, DKPP ingin semua penyelenggara Pemilu memiliki frekuensi yang sama, tentang pentingnya menjaga integritas demi terwujudnya Pilkada 2024 yang berintegritas," ujar Heddy saat membuka acara Rakor.

Dia menjelaskan, 622 penyelenggara pemilu yang diundang terdiri dari 17 Ketua KPU tingkat provinsi, 17 Ketua Bawaslu tingkat provinsi, 282 Ketua KPU tingkat Kabupaten/Kota, dan 306 Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota.

"Semuanya berasal dari 17 provinsi yang ada di Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali," sambungnya memaparkan.

Untuk data dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu per 2 November 2024, DKPP telah menerima 581 aduan. 

Khusus wilayah 17 provinsi yang mengikuti Rakor hari ini, menyumbang 307 aduan atau 52,76 persen dari seluruh aduan yang diterima DKPP.

Sedangkan jumlah aduan yang diterima DKPP sepanjang 2024 juga telah melebihi jumlah keseluruhan aduan pada tahun sebelumnya yang mencapai 325 aduan.

"Kebanyakan aduan yang diterima adalah tentang tahapan Pemilu 2024. Total ada 56 penyelenggara Pemilu yang diberhentikan DKPP pada tahun ini," kata Heddy.



Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

Meluruskan Hari Lahirnya Pancasila: Dari Piagam Jakarta Hingga Dekrit Presiden

Selasa, 02 Juni 2026 | 20:01

Kuasa Hukum Gus Yaqut Sebut Tidak Ada Konfirmasi Aliran Dana

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:46

RI Impor Emas 2,5 Ton pada April 2026, Australia jadi Pemasok Terbesar

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:16

Saksi Perkara Maluku, Thobahul Aftoni Akui Mardiono Ketum PPP

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:13

BEM PTMA: MBG adalah Investasi Jangka Panjang Menuju Indonesia Emas

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:09

Gerinda Sebut Lawatan Prabowo Perkokoh Posisi Indonesia di Kancah Dunia

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:08

KPK Tahan Tiga Tersangka Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:05

Habiburokhman: Zaman Pak Dino Sehebat Apa sih?

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:50

Daftar Harga LPG 5,5 kg dan 12 Kg Terbaru, Cek Tiap Provinsi

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:47

SPI: Nasionalisme dan Kepastian Hukum Harus Seimbang

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:46

Selengkapnya