Berita

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Prof Dr Budi Santoso/Istimewa

Politik

Pemerataan Layanan Kesehatan Tantangan Besar di Era Prabowo

MINGGU, 03 NOVEMBER 2024 | 23:17 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dihadapkan dengan berbagai isu krusial dalam bidang kesehatan yang membutuhkan perhatian segera. 

Beberapa tantangan utama tersebut terutama dalam hal distribusi tenaga kesehatan dan kualitas layanan di daerah terpencil.

Dipaparkan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Profesor Dr Budi Santoso, distribusi tenaga kesehatan belum merata, terutama di wilayah pedalaman. Kurangnya tenaga kesehatan yang layak di desa-desa tidak hanya disebabkan oleh distribusi yang tidak merata tetapi juga dipengaruhi berbagai faktor.

"Antara lain gaji dan tunjangan yang rendah, fasilitas dan infrastruktur kesehatan yang minim di desa-desa, juga kurangnya peluang pengembangan diri bagi tenaga kesehatan di daerah terpencil," kata Prof Budi saat menjadi narasumber Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cinta yang disiarkan lewat YouTube, Minggu, 3 November 2024.

Selain itu, Budi juga menyoroti pentingnya penguatan BPJS Kesehatan untuk keberlanjutan layanan kesehatan universal. Saat ini, BPJS Kesehatan masih menghadapi defisit anggaran dan rendahnya tingkat kepatuhan iuran. 

"Pemerintah perlu memperbesar anggaran untuk menutupi kebutuhan sektor kesehatan yang semakin kompleks," jelasnya, seraya membandingkan anggaran kesehatan Indonesia yang relatif rendah dibandingkan negara-negara lain.

Isu penanganan penyakit menular, seperti tuberkulosis (TBC) dan HIV, juga menjadi perhatian khusus. Budi mengingatkan bahwa penyakit-penyakit ini perlu ditangani dengan lebih baik melalui peningkatan deteksi dini dan edukasi masyarakat.

Penggunaan teknologi untuk layanan kesehatan digital juga dinilai penting untuk memperluas akses kesehatan di daerah terpencil. Infrastruktur teknologi kesehatan harus diperkuat agar lebih banyak masyarakat dapat menikmati layanan medis dari jarak jauh.

"Kondisi geografis dan ekonomi mengakibatkan tidak meratanya layanan kesehatan di daerah pedalaman dan terpencil Indonesia," pungkasnya.

Pemerintah diharapkan dapat mengatasi tantangan-tantangan tersebut dengan memperbesar anggaran kesehatan, terutama untuk pengembangan infrastruktur dan insentif bagi tenaga medis di daerah pedalaman.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Melalui Rembug Ngopeni Ngelakoni, Luthfi-Yasin Siap Bangun Jateng

Minggu, 02 Februari 2025 | 05:21

PCNU Bandar Lampung Didorong Jadi Panutan Daerah Lain

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:58

Jawa Timur Berstatus Darurat PMK

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:30

Dituding Korupsi, Kuwu Wanasaba Kidul Didemo Ratusan Warga

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:58

Pelantikan Gubernur Lampung Diundur, Rahmat Mirzani Djausal: Tidak Masalah

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:31

Ketua Gerindra Banjarnegara Laporkan Akun TikTok LPKSM

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:57

Isi Garasi Raffi Ahmad Tembus Rp55 Miliar, Koleksi Menteri Terkaya jadi Biasa Saja

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:39

Ahli Kesehatan Minta Pemerintah Dukung Penelitian Produk Tembakau Alternatif

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:18

Heboh Penahanan Ijazah, BMPS Minta Pemerintah Alokasikan Anggaran Khusus Sekolah Swasta

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:58

Kecewa Bekas Bupati Probolinggo Dituntut Ringan, LIRA Jatim: Ada Apa dengan Ketua KPK yang Baru?

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:42

Selengkapnya