Kendaraan Maung Garuda buatan PT Pindad jadi pilihan untuk dijadikan mobil dinas para pejabat/Dok PT Pindad
Rencana Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto menggunakan mobil dinas Maung buatan PT Pindad didukung penuh Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKS, Amin Ak.
Amin menilai arahan Prabowo kepada kabinetnya memberikan efek yang luar biasa bagi kemandirian bangsa.
“Bukan hanya setuju, namun menurut saya Presiden sebaiknya mewajibkan para menteri, wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri untuk menggunakan mobil Maung Garuda," kata Amin dalam keterangannya, Kamis 31 Oktober 2024.
Karena mobil Maung Garuda merupakan produk buatan anak bangsa dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) sudah mencapai 70 persen.
Menurut Amin, penggunaan Maung Garuda oleh seluruh jajaran pejabat di lingkungan pemerintah akan memberikan multiplier effect atau efek berganda karena akan menghidupkan industri komponen dalam negeri.
Selain itu, Amin menilai, penggunaan Maung sebagai mobil dinas menteri hingga kepala badan juga bisa menghemat keuangan negara.
Dengan harga Rp1,2 miliar, Maung dinilai masih di bawah harga Toyota Alphard atau mobil sekelasnya yang harganya berkisar Rp1,47 miliar hingga Rp1,8 miliar per unit.
“Ini harus menjadi momentum untuk mewujudkan kemandirian bangsa, diawali dari industri otomotif. Ribuan komponen dalam sebuah produk otomotif tentu akan mendorong penciptaan lapangan kerja di dalam negeri,” ujarnya.
Namun PT Pindad sebagai produsen Maung, kata Amin, harus berbenah, tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi, namun juga menyiapkan layanan purnajualnya.
Baik layanan bengkel yang mumpuni maupun ketersediaan suku cadangnya, bahkan kalau perlu, khusus untuk mobil pejabat, Pindad perlu menyediakan layanan purnajual di sejumlah lokasi di Jakarta.
“Jika proyek ini berhasil, maka tidak tertutup kemungkinan pejabat lainnya, baik eselon di kementerian, lembaga nonkementerian, TNI, dan Polri juga kemudian menggunakan produk BUMN tersebut," kata Amin.
Hal ini, lanjut Amin, bisa menjadi cikal bakal lahirnya mobil nasional jika kemudian PT Pindad mampu memenuhi kebutuhan lainnya, pada tipe-tipe lainnya.
Amin mencontohkan Jerman juga pernah mewajibkan penggunaan produk dalam negeri mereka, yakni Volkswagen (VW), untuk para pejabat pemerintahan. India juga pernah mewajibkan penggunaan mobil Fiat untuk mendukung industri dalam negeri mereka.
“Tapi hal ini harus ada visi berkelanjutan jangan hanya semangat di awal. Lembaga-lembaga pemerintah harus didorong menggunakan mobil produk dalam negeri. Tidak ada yang salah dengan hal itu,” tutup Amin.
