Berita

Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan menemui Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan/Instagram

Politik

Temui Luhut, Zulhas Godok Strategi Swasembada Pangan

SENIN, 28 OKTOBER 2024 | 19:07 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Sehari usai mengikuti pembekalan atau retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan langsung tancap gas membangun kolaborasi lintas sektor.

Di mana pada hari ini, Senin 28 Oktober 2024, Zulhas, sapan akrabnya, menyambangi Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan, untuk melakukan rapat koordinasi. 

Kegiatan ini dibagikan Zulhas yang juga menjabat Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu melalui akun Instagram pribadinya. 


"Potret suasana meeting yang ceria dan penuh semangat," tulis Zulhas, dikutip redaksi, Senin, 28 Oktober 2024.

Zulhas pun membocorkan salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan hari ini, yaitu berkaitan dengan visi Presiden Prabowo Subianto mengenai swasembada pangan. 

"Swasembada pangan adalah visi yang dicanangkan oleh Presiden Bapak Prabowo Subianto. Maka dari itu kolaborasi antarberbagai kementerian dan lembaga harus berkuat untuk mewujudkan visi tersebut," jelasnya. 

Kemenko Pangan sendiri merupakan kementerian baru di Kabinet Merah Putih. Terdapat 6 kementerian/lembaga negara berada di bawah koordinasi Kemenko Pangan yang dipimpin Zulhas.

Yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional dan instansi lain yang dianggap perlu.

Komitmen kuat dari Presiden Prabowo agar Indonesia tidak tergantung pada produk pangan impor disampaikannya dalam pidato kenegaraan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Minggu, 20 Oktober 2024.

“Saudara-saudara sekalian, saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar,” ucap Prabowo.

Mantan Menteri Pertahanan RI itu menegaskan, produk impor bakal tidak diizinkan masuk ke Indonesia, terutama produk-produk makanan yang bisa diproduksi sendiri di dalam negeri. 

“Dalam krisis, dalam keadaan genting tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli. Karena itu tidak ada jalan lain, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mencapai ketahanan pangan,” tegasnya disambut tepuk tangan para anggota parlemen.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya