Rapat dengar pendapat Komisi III dengan Kapolda NTT dan Sulteng, Senin, 28 Oktober 2024/RMOL

Politik

DPR Panggil Kapolda NTT dan Sulteng, Ini Pembahasannya

SENIN, 28 OKTOBER 2024 | 13:20 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Komisi III DPR RI memanggil Kapolda Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tengah. Pemanggilan ini untuk membahas alasan di balik pemecatan Ipda Rudy Soik dan kasus narapidana yang tewas di dalam sel.

Pemanggilan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) ini dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman yang turut menghadirkan sejumlah mahasiswa.

"Kami perlu menyampaikan juga bahwa rapat hari ini juga dihadiri oleh fraksi kehormatan, fraksi kehormatan adalah fraksi mahasiswa ada di balkon," kata Habiburokhman membuka rapat, Senin, 28 Oktober 2024.

Habiburokhman menuturkan agenda rapat hari ini meminta penjelasan terkait tindak lanjut penyelidikan atas tewasnya tahanan Polresta Palu atas nama Bayu Asityawan.

Begitu juga penjelasan mengenai dugaan pelanggaran etik di jajaran Polda NTT.

Berita

Politik

DPR Panggil Kapolda NTT dan Sulteng, Ini Pembahasannya

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Ngobrol Serius Bareng Macron

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi