Berita

Ilustrasi/RMOL

Bisnis

Tiongkok dan UE Sepakat Selesaikan Perselisihan Tarif EV dengan Dialog

SABTU, 26 OKTOBER 2024 | 12:39 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Tiongkok dan Uni Eropa (UE) sepakat menyelesaikan perselisihan mengenai investigasi antisubsidi UE terhadap kendaraan listrik Tiongkok melalui dialog.

Hal itu disampaikan Kementerian Perdagangan Tiongkok setelah adanya pembicaraan antara Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao dan Wakil Presiden Eksekutif dan Komisaris Perdagangan Komisi Eropa Valdis Dombrovskis yang berlangsung daring pada Jumat, 25 Oktober 2024.

Kementerian mengatakan kedua belah pihak telah memutuskan untuk terus membuat komitmen harga sebagai solusi untuk kasus tersebut.


"Ada seruan kuat dan harapan tinggi dari berbagai sektor di Tiongkok dan Eropa untuk penanganan kasus ini secara tepat," kata Wang, seperti dikutip dari Xinhua, Sabtu 26 Oktober 2024.

Ia mengatakan, sejak 20 September 2024, UE dan Tiongkok telah melakukan upaya negosiasi mengenai komitmen harga. 

"Beberapa kemajuan positif telah dicapai dalam aspek-aspek tertentu, tetapi perbedaan signifikan masih terdapat pada isu-isu yang menjadi perhatian utama komunitas bisnis di Tiongkok dan Eropa," kata Wang.

Wang mencatat bahwa Tiongkok akan dengan teguh melindungi hak dan kepentingan sah perusahaannya. Ia juga menyatakan harapan bahwa kedua pihak akan terus memajukan negosiasi berdasarkan tahap konsultasi sebelumnya, dan mencapai terobosan substantif sesegera mungkin.

Pada 4 Oktober 2024, negara-negara UE melalui pemungutan suara setuju untuk menerapkan tarif hingga 45 persen pada kendaraan listrik, atau EV, yang diimpor dari Tiongkok.

Sepuluh negara, termasuk Prancis dan Italia, mendukung penerapan tarif, sementara lima negara, termasuk Jerman, menolak usulan tersebut. Sebanyak 12 negara abstain.

Pada diskusi Jumat kedua pihak juga bertukar pandangan mengenai investigasi pemulihan perdagangan yang diprakarsai Tiongkok terhadap barang-barang Uni Eropa tertentu, seperti brendi, daging babi, dan produk susu.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya