Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar dalam mengelola defisit anggaran yang diproyeksikan mencapai Rp616 triliun pada tahun 2025.
Dikatakan pegiat antikorupsi, Hardjuno Wiwoho, defisit ini merupakan dampak langsung dari kebijakan fiskal agresif yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya.
"Defisit anggaran ini merupakan akumulasi dari utang yang diambil pada masa Presiden Joko Widodo untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur strategis," ujar Hardjuno kepada wartawan, Jumat, 25 Oktober 2024.
"Proyek-proyek ini memang berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi beban pembiayaan utangnya kini harus ditanggung oleh pemerintahan baru," imbuhnya.
Hardjuno menjelaskan, selama pemerintahan Jokowi, kebijakan fiskal yang cenderung ekspansif menyebabkan penumpukan utang.
Proyek pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, hingga pembangkit listrik yang digarap secara masif menggunakan skema pembiayaan yang sebagian besar berasal dari penarikan utang.
“Utang ini memberikan manfaat bagi pembangunan infrastruktur, tetapi efek jangka panjangnya kini dirasakan dalam bentuk defisit anggaran,” tuturnya.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, yang disahkan pada 17 Oktober 2024-tiga hari sebelum pemerintahan berganti telah memperkirakan defisit anggaran sebesar Rp616 triliun.
Sebagian besar defisit ini ditutup melalui pembiayaan utang sebesar Rp775 triliun, yang merupakan konsekuensi dari kebijakan utang sebelumnya.
Namun demikian, Hardjuno optimis bahwa pemerintahan Prabowo akan mengambil langkah-langkah yang teliti dalam mengatasi situasi ini.
Pada rapat kabinet pertama setelah dilantik, Prabowo menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan yang lebih hati-hati, terutama terkait pengawasan terhadap potensi kebocoran anggaran dan korupsi.
“Teliti, itu yang ditekankan Presiden Prabowo. Beliau berkomitmen untuk memastikan anggaran negara digunakan dengan efektif dan tepat sasaran, tanpa kebocoran dan tanpa korupsi,” pungkasnya.
