Berita

Pilkada Serentak 2024/Ist

Politik

Dewan Etik Persepi Panggil Poltracking Buntut Kejanggalan Hasil Survei

JUMAT, 25 OKTOBER 2024 | 15:02 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Tim Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) segera menggelar rapat untuk memanggil lembaga survei Poltracking terkait hasil yang berbeda dalam Pilkada Jakarta 2024.

“Karena hasil survei mereka berbeda signifikan, maka kami Dewan Etik Persepi akan segera rapat dan memanggil lembaga tersebut,” kata Anggota Dewan Etik Persepi, Saiful Mujani, dikutip Jumat, 25 Oktober 2024.

Menurut Saiful, pemanggilan itu dilakukan untuk menjelaskan kenapa hasil survei lembaga tadi berbeda.


Saiful mengatakan, apabila alasannya tidak jelas maka akan dilakukan audit forensik.

“Kalau dua langkah tadi tidak menjawab masalah, maka akan dilakukan survei ulang oleh tim khusus Persepi,” kata Saiful.

Menurut Saiful, survei ulang akan dilakukan bersama-sama plus anggota Persepi lain yang ditunjuk oleh Dewan Etik Persepi.

Adapun Tim Dewan Etik Persepi terdiri dari Prof Asep Saefuddin berasal dari Badan Statistik Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Hamdi Muluk dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI), Prof Saiful Mujani dari FISIP Universitas Islam Negeri (FISIP UIN) dan Pendiri Lembaga Survei SMRC.

Temuan dua lembaga survei mengenai elektabilitas calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024 menunjukkan hasil berbeda. 

Dua lembaga yang melakukan survei teranyar mengenai Pilgub Jakarta yakni Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Poltracking Indonesia. 

LSI melakukan survei pada 10-17 Oktober 2024, hasilnya elektabilitas tertinggi dipegang oleh pasangan Pramono Anung-Rano Karno. 

Pada survei LSI pasangan nomor urut 3 ini mendapat 41,6 persen suara. Di posisi kedua mengikuti Ridwan Kamil-Suswono dengan 37,4 persen. Selanjutnya Dharma Pongrekun-Kun Wardana 6,6 persen. 

Hasil berbeda ditunjukkan survei yang dirilis Poltracking. Menurut lembaga ini, RK-Suswono unggul dengan 51,6 persen, diikuti Pramono-Rano 36,4 persen, dan Dharma-Kun 3,9 persen.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya