Sekolah Swasta Gratis dan KJP Plus Sama-sama Penting

DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Pendidikan DKI Jakarta merealisasikan program sekolah swasta gratis tanpa menghapus bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Muhammad Thamrin memgaku akan memperjuangkan program sekolah swasta gratis dan KJP Plus dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) pekan depan.

Yakni pada waktu pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2025.

“Anggaran bisa dikonsultasikan di Banggar nanti,” kata Thamrin dikutip dari laman DPRD DKI Jakarta, Kamis, 24 Oktober 2024.

Menurut dia, kedua program itu harus diprioritaskan dan bisa memanfaatkan anggaran dari penyesuaian alokasi belanja atas penambahan pendapatan transfer sebesar Rp6,8 triliun.

“Ada tambahan Rp6 triliun, paling tidak bisa mendapatkan atensi dari eksekutif supaya bisa menjalankan MoU itu (program sekolah gratis),” kata Thamrin.

Ia mengungkapkan, program KJP Plus masih dibutuhkan anak Jakarta untuk menunjang kebutuhan pendidikan. Seperti biaya transportasi, membeli perlengkapan sekolah, dan kebutuhan gizi.

“Kalau sekolah gratis diterapkan, KJP untuk anak sekolah ditinggalkan justru kita pincang,” kata Thamrin.