Dirjen Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata/Net
Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mangkir dari panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Isa dipanggil dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari (RW) dari perusahaan-perusahaan atas produksi batubara di wilayah Kukar.
Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, sedianya Isa Rachmatarwata dipanggil dan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin, 21 Oktober 2024.
Namun demikian, Isa Rachmatarwata mangkir dari panggilan tim penyidik sebagai saksi.
"Saksi meminta penjadwalan ulang," kata Tessa kepada wartawan, Senin, 21 Oktober 2024.
Untuk itu, kata Tessa, tim penyidik telah menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Isa Rachmatarwata.
"Penyidik menjadwalkan ulang besok, 22 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB," pungkas Tessa.
KPK saat ini tengah mengusut dugaan penerimaan gratifikasi Rita Widyasari yang diduga menerima 5 dolar AS per metrik ton batubara.
Sebelumnya, KPK telah melakukan penyitaan terhadap 536 dokumen, bukti elektronik, serta kendaraan sebanyak 91 unit terdiri motor dan mobil berbagai merek, seperti Lamborghini, McLaren, BMW, Marcedes Benz dan lain-lain.
Selain itu, tim penyidik juga menyita 5 bidang tanah dan bangunan, dan 30 Luxury Good berupa jam tangan berbagai merek, seperti Rolex berbagai type dan model, Hublot Big Bang, Chopard Mille, Richard Mille dan lain-lain.
Rita Widyasari telah ditetapkan sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin pada 16 Januari 2018.
Mereka diduga bersama-sama telah menerima dari sejumlah pihak, baik dalam bentuk fee proyek, fee perizinan, dan fee pengadaan lelang barang dan jasa APBD selama kurun masa jabatannya sebagai Bupati Kukar.
Rita dan Khairudin diduga menguasai hasil tindak pidana korupsi dengan nilai sekitar Rp436 miliar. Mereka diduga telah membelanjakan penerimaan hasil gratifikasi berupa kendaraan yang diatasnamakan orang lain, tanah, dan uang ataupun dalam bentuk lainnya.
Khairudin merupakan mantan Anggota DPRD Kukar, sekaligus salah satu anggota tim pemenangan Rita yang dikenal sebagai Tim 11.
Sebelumnya, Rita juga telah dieksekusi ke Lapas Perempuan Pondok Bambu setelah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 6 Juli 2018.
Rita terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp110,7 miliar dan suap Rp6 miliar dari para pemohon izin dan rekanan proyek.
