Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

IMF: China Tidak Bisa Lagi Andalkan Ekspor untuk Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

SABTU, 19 OKTOBER 2024 | 10:50 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Tiongkok tak bisa lagi mengandalkan ekspornya untuk mendorong pertumbuhan ekonominya. 

Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva mengatakan pertumbuhan ekonomi China terancam melambat, kecuali jika negara itu beralih ke model ekonomi yang didorong konsumen.

"Pertumbuhan Tiongkok dapat turun di bawah 4 persen dalam jangka menengah jika tetap berada di jalurnya saat ini. Tingkat yang akan sangat sulit bagi Tiongkok. Akan sangat sulit dari sudut pandang sosial," kata Kristalina dalam sebuah wawancara dengan Reuters, dikutip Sabtu 19 Oktober 2024. 


Kristalina mengatakan penelitian IMF menunjukkan bahwa Tiongkok dapat tumbuh pada kecepatan yang jauh lebih tinggi jika membuat perubahan untuk memberi konsumennya keyakinan untuk membelanjakan uangnya lebih banyak.

"Tiongkok berada di persimpangan jalan. Jika mereka melanjutkan dengan model mereka saat ini, yang merupakan pertumbuhan yang dipimpin ekspor, akan ada masalah. Mengapa? Karena ekonomi Tiongkok telah tumbuh ke titik di mana ekspor Tiongkok tidak lagi menjadi faktor kecil dalam perdagangan global," kata  Kristalina.

Beijing tidak dapat lagi .mengandalkan keajaiban yang akan mempertahankan model yang dipimpin ekspor dalam ekonomi besar ini sebagai kendaraan yang layak, tambahnya.

Pengumuman terbaru Tiongkok tentang rencana stimulus fiskal sudah tepat, dengan tujuan untuk menghidupkan kembali kepercayaan konsumen yang hancur oleh krisis real estat selama bertahun-tahun.

Kurangnya permintaan domestik Tiongkok telah mengalihkan lebih banyak hasil produksi Tiongkok ke ekspor, yang menyebabkan AS, Eropa, dan negara-negara lain menaikkan hambatan tarif untuk melindungi pekerja dan perusahaan mereka di sektor-sektor seperti kendaraan listrik. 

Kristalina mengatakan IMF masih menilai sejauh mana langkah-langkah terbaru Tiongkok akan berlaku, tetapi menambahkan bahwa reformasi yang lebih mendalam diperlukan untuk mengubah ekonomi Tiongkok menjadi ekonomi yang dipimpin oleh konsumsi. 

Ini termasuk reformasi pensiun, membangun jaring pengaman sosial untuk mengurangi kebutuhan akan tabungan pencegahan yang besar, dan berinvestasi di sektor-sektor ekonomi yang belum berkembang termasuk perawatan kesehatan dan pendidikan.

Ketika ditanya tentang komentar terbaru dari seorang pejabat Departemen Keuangan AS bahwa IMF "terlalu sopan" dalam hal menekan Tiongkok pada kebijakan industri dan kebijakan nilai tukar, Georgieva tidak setuju, dengan mengatakan bahwa Dana tersebut telah lama menyerukan reformasi subsidi di Tiongkok dan perlunya menempatkan perusahaan milik negara dan perusahaan swasta pada posisi yang setara.

"Kami selalu mengatakannya sebagaimana kami melihatnya," tambah Kristalina.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya