Berita

Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi/Ist

Politik

Teguh Diminta Belajar pada Heru Budi Hartono

SABTU, 19 OKTOBER 2024 | 00:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Mendagri Tito Karnavian meminta Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi agar belajar dari Heru Budi Hartono. 

Heru merupakan mantan Pj Gubernur DKI yang memimpin selama dua tahun sejak 17 Oktober 2022 lalu.

"Bapak perlu banyak belajar dari Pak Heru, meskipun saya tidak meragukan kemampuan Pak Teguh," kata Tito di Kemendagri, Jumat, 18 Oktober 2024.


Menurut Tito, sosok Teguh cukup mumpuni di pemerintahan karena dia adalah birokrat murni di Kemendagri yang dianggap berhasil. Teguh pernah dua kali menjadi Pj Gubernur, yaitu di Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Utara.

"Kemudian di Kemendagri juga kemampuan (di bidang) pemerintahan tidak diragukan, karena tiga kali eselon I. Pertama adalah Kepala Badan Pengembangan SDM di Kalibata, yang banyak berisi pendidikan dan pelatihan untuk ASN khususnya daerah," kata Tito.

Selain itu, Teguh juga pernah menjadi Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri yang bertugas mengevaluasi dan mengarahkan semua kepala daerah terkait kebijakan anggaran. 

Arahan diberikan terkait penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), musyawarah rencana pembangunan daerah (Musrenbang), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan sebagainya.

"Itu 'makanan' sehari-hari beliau (Teguh) yang melakukan review semua daerah khususnya provinsi. Jadi DKI pun juga di-riviu oleh beliau untuk menjadi APBD," kata Tito.

Sedangkan posisi terakhir eselon I Teguh adalah menjadi Dirjen Dukcapil Kemendagri. Posisi ini dianggap sentral karena akan menjadi platform utama fondasi untuk visi dari Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Jadi diminta melakukan digitalisasi sistem pemerintahan yang disebut dengan e-government," demikian Tito.




Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya