Berita

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani/Istimewa

Politik

Herindra Diyakini Bisa Jaga Netralitas dan Profesionalitas BIN

JUMAT, 18 OKTOBER 2024 | 06:52 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Wakil Menteri Pertahanan 2019-2024, Muhammad  Herindra, telah disetujui DPR RI untuk menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Budi Gunawan. 

Herindra dinilai memiliki latar belakang yang memadai untuk menjadi memimpin BIN.

"Kami menyambut baik lolosnya Pak Herindra pada fit and proper test menjadi Kepala BIN. Beliau memiliki latar belakang yang gemilang dan memadai, termasuk untuk menempati posisi ini yang didukung pengalamannya di bidang intelijen," ucap Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, kepada wartawan, Kamis, 17 Oktober 2024.


Kamhar optimistis BIN akan makin profesional dan terjaga netralitasnya di bawah kepemimpinan Herindra. 

"Oleh karena itu kami optimistis dan menaruh harapan BIN ke depan akan semakin profesional, memiliki komitmen yang tinggi untuk menjaga netralitas dalam menjaga kekuasaan, tak menjadi alat untuk kepentingan politik kekuasaan yang mengawasi lawan politik, menjadikan kepentingan bangsa dan negara sebagai yang utama dan diutamakan," paparnya.

"Kami percaya Pak Herindra akan mampu menjalankan penugasan dan amanah ini dengan penuh tanggung jawab," pungkasnya.

Dalam rapat paripurna, Kamis, 17 Oktober 2024, DPR menyetujui Herindra sebagai Kepala BIN. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal juga hadir dalam rapat.

"Apakah laporan tim DPR RI yang memutuskan bahwa Saudara Muhammad Herindra layak sebagai Kepala BIN menggantikan saudara Budi Gunawan dapat disetujui?" ujar Puan.

"Setuju," jawab anggota Dewan yang lain. Puan kemudian mengetuk palu tanda persetujuan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya