Berita

PP Muhammadiyah/Ist

Politik

Muhammadiyah Ingatkan Politik Uang Jadi Tiket Masuk Neraka

RABU, 16 OKTOBER 2024 | 10:40 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Sesuai perintah dalam Al Qur’an dan Hadist Nabi, praktik suap, termasuk politik uang dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada, baik yang memberikan, menerima, dan perantara, semua masuk neraka. 

Hal ini ditegaskan Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Hamim Ilyas lewat keterangan tertulisnya yang dikutip redaksi, Rabu 16 Oktober 2024.

Menurutnya, praktik politik uang menjadi penyebab lemahnya umat Islam. Sehingga meskipun jumlahnya banyak tapi tidak memiliki kekuatan.


“Umat Islam menjadi seperti hidangan di atas meja yang menjadi rebutan banyak orang yang berkuasa,” tuturnya.

Praktik haram ini membuat biaya politik di Indonesia kian melambung. 

Dalam studi lapangan yang dilakukan, ditemukan biaya minimal yang dikeluarkan oleh calon legislatif DPRD Rp1 miliar, DPRD Provinsi minimal Rp3 miliar serta DPR RI minimal Rp15 miliar. Angka ini bisa berbeda di setiap daerahnya.

Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas menambahkan, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin yang jujur, cerdas, integritas, dan rekam jejak pro rakyat. 

Namun hak itu dipangkas habis tatkala terjadi politik uang, sebab prinsip meritokrasi tidak berjalan. Mahalnya biaya politik mencegat calon pemimpin yang baik.

"Muhammadiyah berkepentingan untuk mendorong warga persyarikatan terlibat aktif dalam menciptakan pemimpin dan birokrasi yang mencerminkan kriteria jujur, cerdas dengan rekam jejak yang pro terhadap kepentingan rakyat,” pungkas Busyro.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

LPSK Terima 8 Permohonan Saksi Kasus Penyadapan Prabowo

Kamis, 12 November 2026 | 18:33

Jokowi Punya Andil di Balik Mundurnya Gibran

Kamis, 12 November 2026 | 18:33

Dipanggil KPK, Tiga Petinggi PT Benteng Tunggal Kompak Mangkir

Kamis, 12 November 2026 | 18:17

Gubernur Jateng Musnahkan 32,7 Juta Batang Rokok Ilegal

Kamis, 12 November 2026 | 18:16

Denyut Songket Silungkang, Menggerakkan Ekonomi Lokal di Sawahlunto

Kamis, 12 November 2026 | 18:15

Kader Golkar Sodorkan Nama Bahlil di Tengah Bursa Pengganti Wapres Gibran

Kamis, 12 November 2026 | 18:07

Taj Yasin Ajak Pelajar Lawan Radikalisme dengan Konten Positif

Kamis, 12 November 2026 | 17:52

Prabowo Apresiasi Kinerja Gibran Selama Dua Tahun Terakhir

Kamis, 12 November 2026 | 17:44

CPNS 2026, Ini Formasi Prioritas dan Peluang untuk PPPK

Kamis, 12 November 2026 | 17:38

Rupiah Tembus Rp18.250 per Dolar AS, Wamenko Drajad: Tak Seperti Krisis 1998

Kamis, 12 November 2026 | 17:36

Selengkapnya