Berita

PP Muhammadiyah/Ist

Politik

Muhammadiyah Ingatkan Politik Uang Jadi Tiket Masuk Neraka

RABU, 16 OKTOBER 2024 | 10:40 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Sesuai perintah dalam Al Qur’an dan Hadist Nabi, praktik suap, termasuk politik uang dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada, baik yang memberikan, menerima, dan perantara, semua masuk neraka. 

Hal ini ditegaskan Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Hamim Ilyas lewat keterangan tertulisnya yang dikutip redaksi, Rabu 16 Oktober 2024.

Menurutnya, praktik politik uang menjadi penyebab lemahnya umat Islam. Sehingga meskipun jumlahnya banyak tapi tidak memiliki kekuatan.


“Umat Islam menjadi seperti hidangan di atas meja yang menjadi rebutan banyak orang yang berkuasa,” tuturnya.

Praktik haram ini membuat biaya politik di Indonesia kian melambung. 

Dalam studi lapangan yang dilakukan, ditemukan biaya minimal yang dikeluarkan oleh calon legislatif DPRD Rp1 miliar, DPRD Provinsi minimal Rp3 miliar serta DPR RI minimal Rp15 miliar. Angka ini bisa berbeda di setiap daerahnya.

Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas menambahkan, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin yang jujur, cerdas, integritas, dan rekam jejak pro rakyat. 

Namun hak itu dipangkas habis tatkala terjadi politik uang, sebab prinsip meritokrasi tidak berjalan. Mahalnya biaya politik mencegat calon pemimpin yang baik.

"Muhammadiyah berkepentingan untuk mendorong warga persyarikatan terlibat aktif dalam menciptakan pemimpin dan birokrasi yang mencerminkan kriteria jujur, cerdas dengan rekam jejak yang pro terhadap kepentingan rakyat,” pungkas Busyro.


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya