Berita

PP Muhammadiyah/Ist

Politik

Muhammadiyah Ingatkan Politik Uang Jadi Tiket Masuk Neraka

RABU, 16 OKTOBER 2024 | 10:40 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Sesuai perintah dalam Al Qur’an dan Hadist Nabi, praktik suap, termasuk politik uang dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada, baik yang memberikan, menerima, dan perantara, semua masuk neraka. 

Hal ini ditegaskan Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Hamim Ilyas lewat keterangan tertulisnya yang dikutip redaksi, Rabu 16 Oktober 2024.

Menurutnya, praktik politik uang menjadi penyebab lemahnya umat Islam. Sehingga meskipun jumlahnya banyak tapi tidak memiliki kekuatan.


“Umat Islam menjadi seperti hidangan di atas meja yang menjadi rebutan banyak orang yang berkuasa,” tuturnya.

Praktik haram ini membuat biaya politik di Indonesia kian melambung. 

Dalam studi lapangan yang dilakukan, ditemukan biaya minimal yang dikeluarkan oleh calon legislatif DPRD Rp1 miliar, DPRD Provinsi minimal Rp3 miliar serta DPR RI minimal Rp15 miliar. Angka ini bisa berbeda di setiap daerahnya.

Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas menambahkan, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin yang jujur, cerdas, integritas, dan rekam jejak pro rakyat. 

Namun hak itu dipangkas habis tatkala terjadi politik uang, sebab prinsip meritokrasi tidak berjalan. Mahalnya biaya politik mencegat calon pemimpin yang baik.

"Muhammadiyah berkepentingan untuk mendorong warga persyarikatan terlibat aktif dalam menciptakan pemimpin dan birokrasi yang mencerminkan kriteria jujur, cerdas dengan rekam jejak yang pro terhadap kepentingan rakyat,” pungkas Busyro.


Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Jangkau Jutaan Rakyat, Pelaksanaan Program Prabowo Harus Terus Dijaga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:18

PT Timah Amankan Fasilitas Kredit Rp4 Triliun dari Bank Mandiri

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:10

Kadin Dukung Opsi Bahlil Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:00

Natalius Pigai: HAM Terus Lahir dalam Relasi Sosial di Desa dan Kampung

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:45

Api Gunung Lawu Belum Padam, 500 Hektare Lahan Terbakar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:39

OJK Salurkan Kredit Rp53 Triliun ke 2.100 Penerima dalam 3 Bulan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:29

Kabut Asap Makin Mengkhawatirkan, 333 Ribu Warga Terserang ISPA

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:08

Pengamat: Aksi Korporasi Haji Isam Akuisisi Saham BYAN Sejalan Konstitusi

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:04

KPK Dalami Keterlibatan Pejabat Kementerian PU dalam Kasus BBPJN Sumut

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:47

Semangat Sinergi untuk Keadilan Warnai Rangkaian Hari Bakti ke-2 Kemenko Kumham Imipas

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:41

Selengkapnya