Berita

Skor Corruption Perception Index atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2023 yang dirilis Transparency International/Net

Bisnis

Evaluasi 10 Tahun Jokowi, Indonesia Masih di Zona Merah Korupsi IPK 2023

Laporan: Jelita Mawar Hapsari
SELASA, 15 OKTOBER 2024 | 14:16 WIB

Awal tahun ini jaringan global antikorupsi Transparency International merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2023 di 180 negara.

Indeks ini mengukur persepsi korupsi di sektor publik, dengan skor 0 berarti sangat korup dan 100 sangat bersih.

Indonesia berada di peringkat ke-115 dengan skor 34. Sebagai perbandingan, Somalia menjadi negara dengan skor terendah, yaitu 11, disusul Venezuela dengan skor 13.


Selama sepuluh tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), berbagai langkah antikorupsi telah diambil seperti pembentukan Satgas Anti Korupsi, peran KPK yang diperkuat, dan penerapan sistem e-government, namun skor IPK Indonesia tidak banyak berubah. 

Pada 2014, Indonesia mendapat skor 34 dan tetap sama pada 2023. Bahkan, IPK Indonesia menurun sejak pandemi COVID-19 karena besarnya dana darurat yang dikeluarkan pemerintah.

Melansir dari Pusat Edukasi Anti Korupsi pada Selasa, 15 Oktober 2024, IPK Indonesia mulai turun sejak pandemi COVID-19, yang disebabkan oleh pengeluaran dana darurat dalam jumlah besar untuk mengatasi pandemi.

Salah satu kasus korupsi terkait pandemi terbesar kala itu adalah korupsi mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara, yang menerima suap Rp32,4 miliar terkait distribusi bantuan sosial. 

Lembaga survei Indikator Politik menyampaikan, mayoritas responden menilai upaya pemberantasan korupsi di era Jokowi buruk, dengan 30,4 persen menilai buruk dan 7,3 persen sangat buruk.

"Pemberantasan korupsi lebih banyak dinilai buruk atau sangat buruk," ungkap Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, seperti dikutip dari Rilis Temuan Survei Nasional: Evaluasi Publik Terhadap 10 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang disiarkan di YouTube.

Burhanuddin menambahkan, hanya 1,4 persen responden yang percaya bahwa pemberantasan korupsi berjalan sangat baik, dan 24,6 persen menilai baik.

Sedangkan 31,7 persen responden menganggap pemberantasan korupsi berada pada kategori sedang, dan 4,5 persen lainnya tidak memiliki pendapat.

Penulis adalah Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang sedang magang di RMOL.id


Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

KPK Panggil 13 Saksi Kasus Mantan Wamen Imipas Silmy Karim

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:22

Gugatan PT KSS, Ahli Nilai Keputusan Kemenhub Timbulkan Konsekuensi Hukum

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:21

Mengenal Taufik Hidayat, Lelaki Paling Kejam Abad Ini

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:12

Laporan HAM PBB Sebut Israel Sengaja Targetkan Anak-Anak Palestina

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:01

Jakarta 499 Tahun: Birokrasi Modern Belum Cukup Tanpa Perspektif HAM.

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:00

BKKBN: 8,1 Juta Keluarga di Indonesia Berisiko Stunting

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:41

Kisah Mantri Perempuan BRI Tempuh Pegunungan Toraja untuk Layani Nasabah di Wilayah 3T

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:29

Konbes–Munas NU Ploso Diwarnai Aksi Intimidasi dan Motif Kepentingan Pribadi

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:28

Prabowo Dianugerahi Lencana Emas Adi Bakti Tani-Nelayan Maha Utama

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:24

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Bupati Muara Enim Edison

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:18

Selengkapnya