Berita

Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono/Net

Politik

Trenggono Lebih Baik Dipanggil KPK, Bukan ke Kertanegara

SELASA, 15 OKTOBER 2024 | 10:42 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pemanggilan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024 kemarin menuai sorotan dan polemik di banyak kalangan.

Pasalnya, Trenggono memiliki rekam jejak hitam yang namanya terseret dalam beberapa kasus. Mantan Wamenhan itu pernah dipanggil KPK terkait kasus PT Telkom pada Juli 2024 lalu.

Selanjutnya, Trenggono juga dilaporkan oleh masyarakat nelayan terkait polemik kebijakan benih bening lobster (BBL) ke KPK. Perihal ekspor pasir, Trenggono juga disebut-sebut sebagai otak dari keluarnya kebijakan tersebut.


Front Pergerakan Nasional (FPN) menyayangkan inisiatif Prabowo memanggil orang yang diduga memiliki jejak korup tersebut.

“Proses ini tentu akan berdampak secara politik dan hukum terkait lambatnya KPK menetapkan tersangka kasus Korupsi PT. Telkom yang sudah lebih dari 8 bulan tersendat,” kata Sekjen FPN, Noer Azhari dalam keterangan kepada wartawan, Selasa, 15 Oktober 2024.

"Sebagai orang yang memiliki komitmen pemberantasan korupsi, Prabowo Sepertinya menunjukkan kompromi dengan orang yang memiliki cengkraman kuat dalam proyek infrastruktur teknologi informasi dengan nilai lebih dari Rp500 triliun yang terdiri dari berbagai proyek fiktif di PT Telkom. Dugaannya itu untuk menjadi donatur Tim Kampanye Nasional Joko Widodo tahun 2018-2019,” tambahnya.

Menurut dia, Sakti Wahyu Trenggono sebaiknya dipanggil dan ditetapkan tersangka oleh KPK, bukan dipanggil Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. 

Sambung Noer Azhari, Trenggono memiliki catatan buruk dalam menghabisi kompetitor bisnis yang berpotensi merugikan kelompoknya. 

“Modus dan cara-cara kotor yang dia lakukan seperti, menggusur Renaldi Firmansyah dari jajaran direksi PT Telkom tahun 2012 melalui kudeta atau RUPS luar biasa, untuk mengambil proyek infrastruktur telekomunikasi terbesar di Asia Tenggara dengan valuasi lebih dari Rp500 triliun,” bebernya.

Bahkan FPN menduga Trenggono dengan jaringan politiknya juga telah menghancurkan karir politik sekaligus orang kepercayaan Prabowo, yakni Edhy Prabowo yang merupakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. 

Lanjut dia, Edhy Prabowo diduga terjebak melalui jaringan bisnis yang terkait dengan Trenggono. Terakhir, keluarga Trenggono juga disebut-sebut dalam bisnis perikanan yang diduga sarat dengan manipulasi. 

“Terbukti ada dugaan manipulasi data kapal curian yang bersekongkol antara anak Sakti Wahyu Trenggono dan menantu Menteri Pratikno,” pungkasnya.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

UPDATE

Prabowo Desak Bos Batu Bara dan Sawit Dahulukan Pasar Domestik

Sabtu, 14 Maret 2026 | 00:10

Polisi Harus Ungkap Pelaku Serangan Brutal terhadap Aktivis KontraS

Sabtu, 14 Maret 2026 | 00:10

Aparat Diminta Gercep Usut Penyiraman Air Keras terhadap Pembela HAM

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:55

Prabowo Ingatkan Pejabat: Open House Lebaran Jangan Terlalu Mewah

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:55

Bahlil Tepis Isu Batu Bara PLTU Menipis, Stok Rata-rata Masih 14 Hari

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:38

Purbaya Lapor Prabowo Banyak Ekonom Aneh yang Sebut RI Resesi

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:32

Kekerasan Terhadap Pembela HAM Ancaman Nyata bagi Demokrasi

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:12

Setengah Penduduk RI Diperkirakan Mudik Lebaran 2026

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:07

Mentan: Cadangan Beras Hampir Lima Juta Ton, Cukup Hingga Akhir Tahun

Jumat, 13 Maret 2026 | 22:48

Komisi III DPR Minta Dalang Penyerangan Air Keras Aktivis KontraS Dibongkar

Jumat, 13 Maret 2026 | 22:32

Selengkapnya