Berita

Ketua Bawaslu Lubuklinggau Dedi Karima Jaya_RMOLSumsel

Nusantara

14 Dugaan Pelanggaran Terjadi Selama Kampanye Pilkada di Lubuklinggau

SELASA, 15 OKTOBER 2024 | 02:54 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Lubuklinggau telah mencatat sebanyak 14 dugaan pelanggaran yang terjadi selama masa kampanye untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota setempat.

Ketua Bawaslu Lubuklinggau, Dedi Karima Jaya menjelaskan, dari 14 dugaan pelanggaran tersebut, terdapat 10 pelanggaran yang terdiri dari 2 temuan dan 8 laporan ke Bawaslu. Selain itu, 4 pelanggaran lainnya berasal dari temuan Panwaslu Kecamatan, yang terdiri dari 3 temuan dan 1 laporan.

Tak hanya itu, Dedi mengungkapkan bahwa Bawaslu Lubuklinggau telah menemukan 2 pelanggaran terkait netralitas dan kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN). 


“Temuan ini telah diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IV Sumatera Selatan,” kata Dedi, dikutip RMOLSumsel, Senin (14/10).

Lebih lanjut, Dedi menyebut bahwa Bawaslu juga mencatat 8 laporan dugaan pelanggaran yang mencakup satu kasus administrasi pemilihan yang tidak terdaftar dan satu kasus pidana pemilihan. 

Di samping itu, terdapat 6 pelanggaran netralitas ASN, dengan status yang bervariasi dari laporan yang tidak ditindaklanjuti hingga laporan yang sedang dalam proses kajian.

Temuan dari Panwaslu Kecamatan juga menunjukkan adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Kecamatan Lubuklinggau Timur I. Temuan ini telah diteruskan ke KPU untuk ditindaklanjuti.

“Selain itu, dua temuan lainnya terkait netralitas ASN di Kecamatan Lubuklinggau Utara I dan II juga telah dilaporkan ke BKN," jelasnya.

Dedi menegaskan pentingnya menjaga netralitas ASN selama masa kampanye dan berharap semua pihak mematuhi peraturan yang berlaku. 

"Dengan adanya pengawasan yang ketat, kami berharap pelanggaran dapat diminimalkan demi terciptanya pemilihan yang fair dan transparan," tutupnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya