Aktivis PMII Desak Ketua DPRD Sumenep Minta Maaf

Sejumlah aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Aqidah Usymuni (STITA) Terate menggelar demo di gedung DPRD Sumenep, Senin, 14 Oktober 2024. Mereka menyoroti sejumlah dugaan pelanggaran yang melibatkan beberapa anggota DPRD Sumenep.

Pertama, dugaan pemalakan yang dilakukan Ketua DPRD Sumenep, H Zainal Arifin, terhadap 3 muncikari saat melakukan penggerebekan rumah bordil di Kecamatan Ambunten beberapa pekan lalu.

Karena itu, para mahasiswa meminta H Zainal untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait dugaan tersebut, agar masyarakat tidak diselimuti kabar simpang siur serta kredibilitas DPRD tetap terjaga. 

"Jangan sampai lembaga (DPRD) yang seharusnya menjadi wakil rakyat justru tercoreng oleh praktik tidak bermoral seperti itu," kata korlap aksi, Hulil Amsari, dalam orasinya, dikutip RMOLJatim, Senin, 14 Oktober 2024.

Bukan hanya pemalakan, menurut Hulil, tindakan H Zainal saat melakukan penggerebekan terhadap 8 PSK itu telah mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Delapan perempuan itu digerebek, direkam, lalu disebar ke media sosial tanpa melakukan sensor terhadap wajah mereka.

“Para PSK itu juga manusia yang privasi dan derajatnya juga harus dijaga. Mereka manusia seperti kita. Mereka bekerja seperti itu karena tuntutan ekonomi. mungkin itu pekerjaan kotor, tapi bukan berarti mereka harus dihinakan, mereka juga punya keluarga,” tegasnya.

Karena, dia mendesak politikus PDIP itu untuk meminta maaf secara terbuka.

Langkah H Zainal melakukan penggerebekan itu, lanjut dia, sangat kental nuansa politiknya dengan mengorbankan masyarakat kecil sebagai umpan. Bukan semata-mata demi membangun masyarakat Sumenep lebih baik. 

Pasalnya, tindakan itu dilakukan sewaktu santer isu perebutan kursi Ketua DPRD Sumenep.

“Kenapa hanya satu tempat, kalau serius semua tempat termasuk di hotel-hotel harus dirazia juga, lakukan pengawasan dengan ketat dan tutup semua rumah pelacuran di Sumenep,” tegas Hulil.

Dalam aksi itu, para aktivis juga menyoroti kapasitas salah satu Wakil Ketua DPRD Sumenep, H Dulsiam, yang merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kata Hulil, H Dulsiam diduga terlibat dalam pembuatan ijazah palsu milik salah satu kepala desa di Sumenep.

“Kemarin waktu pelantikan ketua (H Zainal) sempat menyinggung memajukan pendidikan, bagaimana bisa memajukan kalau dia sendiri membiarkan wakilnya terlibat dalam pemalsuan ijazah,” katanya.

Usai melakukan aksi dan berorasi sekitar satu jam, para demonstran masuk ke gedung DPRD Sumenep dengan menyisir setiap ruangan untuk memastikan keberadaan H Zainal dan jajarannya.