Pemerintahan Prabowo-Gibran Bisa Beroposisi dengan Rakyat

Dinamika jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, banyak partai politik (Parpol) yang bergabung ke koalisi pemerintahan ke depan.

Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos menuturkan, tren politik saat ini menunjukkan kecenderungan semua parpol bergabung pemerintahan Prabowo-Gibran, karena ada parpol-parpol parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), maupun yang di luar koalisi itu.

"Beberapa hari menjelang pelantikan Prabowo-Gibran, muncul wacana PDIP akan bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran, setelah sebelumnya telah menyatakan bergabung PKS dan Nasdem," ujar Subiran kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL pada Sabtu, 12 Oktober 2024.

Jika PDIP akhirnya bergabung ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran, sosok yang kerap disapa Biran itu meyakini skema komunikasi politik antara suprastruktur politik dalam hal ini legislatif dan eksekutif termasuk yudikatif dalam penyelenggaraan negara

"Maka yang akan menjadi oposisi adalah rakyat. Hal itu semakin terafirmasi jika pertemuan Prabowo dan Megawati benar-benar terwujud," tuturnya.

Oleh karena itu, magister ilmu komunikasi politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu meyakini, akan muncul gerakan parlemen jalanan karena ketiadaan sikap dan tindakan kritis DPR secara kelembagaan terhadap pemerintahan, sebagai akibat dari parpol parlemen yang bergabung dengan koalisi pemerintahan.

"Itu akan menyebabkan kontrol publik terhadap penyelenggaraan negara menjadi terbatas. Sehingga akan memantik sebuah gerakan jalanan dari berbagai elemen di luar pemerintahan untuk aktif mengkritisi pemerintahan," demikian Biran menambahkan.