Berita

Pengerukan Pasir Laut/Ist

Politik

Sebelum Lakukan Amdal, Pemerintah Harus Stop Penambangan Pasir Laut untuk Singapura

JUMAT, 11 OKTOBER 2024 | 20:50 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diminta menyetop aktivitas penambangan pasir laut Indonesia sebelum dilakukan uji amdal yang kredibel.

Anggota DPR Fraksi Demokrat Didi Irawadi Syamsudin menuturkan keputusan pemerintah yang membuka kembali keran ekspor harus ditinjau ulang.

"Sebelum dilakukan Amdal yang kredibel, dan transparansi terhadap program yang akan digulirkan ini. Maka stop dulu upaya penambangan pasir laut ke negara Singapura ini," tegas Didi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat, 11 Oktober 2024.


Menurutnya, dengan adanya kebijakan pengerukan pasir laut ini, akan berdampak buruk bagi lingkungan hidup ke depan.

Terlebih, Indonesia saat ini sedang mengampanyekan program ramah lingkungan, maka dengan adanya kebijakan membuka keran ekspor pasir laut tidak sesuai dengan kampanye ramah lingkungan itu.

"Sekali lagi kita tidak mau ada kebijakan ke depan berdampak pada kerusakan lingkungan, dan menjadi warisan berbahaya bagi anak cucu kita ke depan," ujarnya.

"Berkaca pada rusaknya lingkungan sebelum ini, oleh karenanya audit terhadap dampak kerusakan lingkungan dan keberlangsungan kehidupan nelayan harus dilakukan dulu, sebelum memutuskan proyek yang berbahaya ini," demikian Didi Irawadi Syamsudin.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

PT CNI Serahkan Duit Rp401 Miliar ke Kejagung

Senin, 31 Agustus 2026 | 20:27

Detik-Detik Bareskrim Gerebek Kasino di Batam: Pemain Panik, Rp7,7 Miliar Disita

Senin, 31 Agustus 2026 | 20:23

Owner VIMA Buka Suara soal Legalitas dan Perizinan Resmi

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:51

Masyarakat Diminta Berikan Data Jujur untuk Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:46

Enam Perusahaan di Kalimantan Disanksi Terkait Karhutla

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:38

Corpus Juris Civilis Tahun 528 M sebagai Fondasi Hukum Modern

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:34

Destry Pimpin BI Cerminkan Kuatnya Kepemimpinan Perempuan

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:24

Prabowo Tahu Persis Siapa yang Ingin Menjatuhkannya

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:05

PGNMAS Boyong BerandaMAS di Danantara Housing Expo 2026

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:03

Kemenperin Minta Tambahan Anggaran Rp1,72 Triliun

Senin, 31 Agustus 2026 | 18:54

Selengkapnya