Berita

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo/Ist

Politik

10 Tahun Rezim Jokowi Dapat 3 Rapor Biru, 1 Rapor Merah

KAMIS, 10 OKTOBER 2024 | 18:05 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pemerintahan Joko Widodo selama 10 tahun berjalan atau dua periode sebagai Presiden Republik Indonesia mendapat satu rapor merah dan tiga rapor biru.

Hal itu diurah LSI Denny JA merujuk pada tujuh indeks dunia yang dikeluarkan lembaga kredibel internasional, yakni indikator PDB dari World Bank, indeks kebebasan ekonomi oleh The Heritage Foundation, indeks kemajuan sosial dari Social Progress Imperative.

Kemudian indeks demokrasi dari Economist Intelligence Unit, indeks persepsi korupsi dari Transparency International, indeks kebebasan pers oleh Reporters Without Borders, dan indeks kebahagiaan dari SDSN dan Gallup Poll.


"Sepuluh tahun pemerintahan Jokowi, ada tiga rapor biru, satu rapor merah, dan tiga rapor netral untuk isu yang berbeda," kata pendiri LSI Denny JA, Denny Januar Ali, Kamis, 10 Oktober 2024.

Adapun rapor merah ada pada indeks demokrasi sebagaimana diukur Economist Intelligence Unit. Indonesia, kata Denny JA, mendapat rapor merah berdasarkan evaluasi kualitas demokrasi kebebasan sipil, partisipasi politik, dan proses pemilu. 

"Rapor merah ini menunjukkan ada penurunan kualitas dalam menjaga politik penyeimbang, oposisi, partai politik, DPR, kebebasan sipil dan ruang demokrasi," jelas Denny JA.

Sementara rapor biru diberikan atas indikator Produk Domestik Bruto (PDB), indeks kebebasan ekonomi, dan indeks kemajuan sosial.

"Rapor biru ini mencerminkan kemajuan kesejahteraan masyarakat di bawah pemerintahan Jokowi. Kebijakan ekonomi juga semakin membuka diri terhadap pasar dan investasi," sambungnya.

Tidak hanya rapor biru dan merah, pemerintahan Jokowi juga mendapat tiga rapor netral pada indeks persepsi korupsi, kebebasan pers, dan indeks kebahagiaan.

"Rapor netral menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain dalam meningkatkan kepuasan hidup masyarakat," tandas Denny JA.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

TNI Siap Turunkan Penerjun Khusus Padamkan Api Karhutla

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:50

KDKMP Upaya Merebut Kedaulatan Rakyat Atas Pasar

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:34

Pemerintah Kembali Kirim Bantuan ke NTT dan Kalimantan, dari Logistik hingga 500 Mesin Pompa Air

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:30

Sri Purwanti Bangun Bisnis Kuliner Halal Citarasa Nusantara di Taiwan

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:26

Rupiah Melemah, Sanksi Baru AS ke Iran jadi Biang Kerok

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:13

Prabowo Dorong Uji Coba Ubi Bombing untuk Atasi Karhutla

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:43

El Nino Sangat Kuat, Jangan Bakar Lahan untuk Land Clearing

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:42

Rumor 62,2 Persen Saham BYAN Warning bagi Pasar Modal

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:40

Pencemaran Berulang, DPR Desak Sumber Limbah Pencemar Kali Bekasi Diusut

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:40

Bioskop Jaksinema Hadir di Pasar Rumput, Tiket Cuma Rp15 Ribu

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:28

Selengkapnya