Berita

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo/Ist

Politik

10 Tahun Rezim Jokowi Dapat 3 Rapor Biru, 1 Rapor Merah

KAMIS, 10 OKTOBER 2024 | 18:05 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pemerintahan Joko Widodo selama 10 tahun berjalan atau dua periode sebagai Presiden Republik Indonesia mendapat satu rapor merah dan tiga rapor biru.

Hal itu diurah LSI Denny JA merujuk pada tujuh indeks dunia yang dikeluarkan lembaga kredibel internasional, yakni indikator PDB dari World Bank, indeks kebebasan ekonomi oleh The Heritage Foundation, indeks kemajuan sosial dari Social Progress Imperative.

Kemudian indeks demokrasi dari Economist Intelligence Unit, indeks persepsi korupsi dari Transparency International, indeks kebebasan pers oleh Reporters Without Borders, dan indeks kebahagiaan dari SDSN dan Gallup Poll.


"Sepuluh tahun pemerintahan Jokowi, ada tiga rapor biru, satu rapor merah, dan tiga rapor netral untuk isu yang berbeda," kata pendiri LSI Denny JA, Denny Januar Ali, Kamis, 10 Oktober 2024.

Adapun rapor merah ada pada indeks demokrasi sebagaimana diukur Economist Intelligence Unit. Indonesia, kata Denny JA, mendapat rapor merah berdasarkan evaluasi kualitas demokrasi kebebasan sipil, partisipasi politik, dan proses pemilu. 

"Rapor merah ini menunjukkan ada penurunan kualitas dalam menjaga politik penyeimbang, oposisi, partai politik, DPR, kebebasan sipil dan ruang demokrasi," jelas Denny JA.

Sementara rapor biru diberikan atas indikator Produk Domestik Bruto (PDB), indeks kebebasan ekonomi, dan indeks kemajuan sosial.

"Rapor biru ini mencerminkan kemajuan kesejahteraan masyarakat di bawah pemerintahan Jokowi. Kebijakan ekonomi juga semakin membuka diri terhadap pasar dan investasi," sambungnya.

Tidak hanya rapor biru dan merah, pemerintahan Jokowi juga mendapat tiga rapor netral pada indeks persepsi korupsi, kebebasan pers, dan indeks kebahagiaan.

"Rapor netral menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain dalam meningkatkan kepuasan hidup masyarakat," tandas Denny JA.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Sopir BYD Penyebab Tabrakan Beruntun di Jaksel jadi Tersangka

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:52

Asuransi Tugu Pratama Indonesia Digugat Rp3,51 Miliar ke PN Jaksel

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:27

Sukseskan Kemandirian Pangan, Petani Adat Wanam Butuh Pendampingan

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:10

DPO Illegal Tapping Pertamina EP Jambi Sukses Diringkus Berkat Sinergitas

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:50

TNI Kirim 4,6 Ton Dry Ice ke Banjarmasin dan Palembang Sukseskan OMC Akhiri Karhutla

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:25

Refleksi Kisah Nabi Musa AS dan Fir'aun dalam 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:34

Walkot Bandung Kedepankan Koordinasi Sikapi Bentrokan Berdarah Pasar Caringin

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:14

Startup Binaan IPB Raih Potensi Kerja Sama Rp1 Miliar Tembus Pasar Oman

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:47

Dari Nasionalisme ke Tata Kelola dan Reformasi Pasar Modal Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:17

Boris Tampubolon Beri Tiga Alasan Pasal Kerugian Negara Harus Direvisi

Senin, 26 Oktober 2026 | 01:43

Selengkapnya