Berita

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo/Ist

Politik

10 Tahun Rezim Jokowi Dapat 3 Rapor Biru, 1 Rapor Merah

KAMIS, 10 OKTOBER 2024 | 18:05 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pemerintahan Joko Widodo selama 10 tahun berjalan atau dua periode sebagai Presiden Republik Indonesia mendapat satu rapor merah dan tiga rapor biru.

Hal itu diurah LSI Denny JA merujuk pada tujuh indeks dunia yang dikeluarkan lembaga kredibel internasional, yakni indikator PDB dari World Bank, indeks kebebasan ekonomi oleh The Heritage Foundation, indeks kemajuan sosial dari Social Progress Imperative.

Kemudian indeks demokrasi dari Economist Intelligence Unit, indeks persepsi korupsi dari Transparency International, indeks kebebasan pers oleh Reporters Without Borders, dan indeks kebahagiaan dari SDSN dan Gallup Poll.


"Sepuluh tahun pemerintahan Jokowi, ada tiga rapor biru, satu rapor merah, dan tiga rapor netral untuk isu yang berbeda," kata pendiri LSI Denny JA, Denny Januar Ali, Kamis, 10 Oktober 2024.

Adapun rapor merah ada pada indeks demokrasi sebagaimana diukur Economist Intelligence Unit. Indonesia, kata Denny JA, mendapat rapor merah berdasarkan evaluasi kualitas demokrasi kebebasan sipil, partisipasi politik, dan proses pemilu. 

"Rapor merah ini menunjukkan ada penurunan kualitas dalam menjaga politik penyeimbang, oposisi, partai politik, DPR, kebebasan sipil dan ruang demokrasi," jelas Denny JA.

Sementara rapor biru diberikan atas indikator Produk Domestik Bruto (PDB), indeks kebebasan ekonomi, dan indeks kemajuan sosial.

"Rapor biru ini mencerminkan kemajuan kesejahteraan masyarakat di bawah pemerintahan Jokowi. Kebijakan ekonomi juga semakin membuka diri terhadap pasar dan investasi," sambungnya.

Tidak hanya rapor biru dan merah, pemerintahan Jokowi juga mendapat tiga rapor netral pada indeks persepsi korupsi, kebebasan pers, dan indeks kebahagiaan.

"Rapor netral menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain dalam meningkatkan kepuasan hidup masyarakat," tandas Denny JA.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Tokoh Muda Aceh Dorong Dasco jadi Wapres, Ini Alasannya

Minggu, 15 November 2026 | 05:39

TelkomGroup Hadirkan Kedaulatan Digital Berbasis Inovasi

Minggu, 15 November 2026 | 05:05

Membaca Kekuatan Politik Alumni HMI di Tengah Pergantian Wapres

Minggu, 15 November 2026 | 04:45

Pengunduran Diri Gibran Fondasi Kepercayaan Investor

Minggu, 15 November 2026 | 04:20

Jenderal Maruli Sambangi Sabang Tinjau Peningkatan Infrastruktur

Minggu, 15 November 2026 | 03:50

Golkar Kembangkan Kreativitas Gen-Z Lewat E-Sport MBG

Minggu, 15 November 2026 | 03:23

PLN Siap Implementasikan 15 Program Unggulan untuk Pengembangan Masyarakat

Minggu, 15 November 2026 | 02:51

Prabowo: Penghematan Anggaran untuk Kepentingan Daerah dan Rakyat

Minggu, 15 November 2026 | 02:21

InfraNexia Percepat Infrastruktur AI Lewat Penambahan 1.408 KM Fiber Optik

Minggu, 15 November 2026 | 01:59

DJP Cairkan Restitusi Pajak Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026, UMKM jadi Prioritas

Minggu, 15 November 2026 | 01:42

Selengkapnya