Berita

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo/Ist

Politik

10 Tahun Rezim Jokowi Dapat 3 Rapor Biru, 1 Rapor Merah

KAMIS, 10 OKTOBER 2024 | 18:05 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pemerintahan Joko Widodo selama 10 tahun berjalan atau dua periode sebagai Presiden Republik Indonesia mendapat satu rapor merah dan tiga rapor biru.

Hal itu diurah LSI Denny JA merujuk pada tujuh indeks dunia yang dikeluarkan lembaga kredibel internasional, yakni indikator PDB dari World Bank, indeks kebebasan ekonomi oleh The Heritage Foundation, indeks kemajuan sosial dari Social Progress Imperative.

Kemudian indeks demokrasi dari Economist Intelligence Unit, indeks persepsi korupsi dari Transparency International, indeks kebebasan pers oleh Reporters Without Borders, dan indeks kebahagiaan dari SDSN dan Gallup Poll.


"Sepuluh tahun pemerintahan Jokowi, ada tiga rapor biru, satu rapor merah, dan tiga rapor netral untuk isu yang berbeda," kata pendiri LSI Denny JA, Denny Januar Ali, Kamis, 10 Oktober 2024.

Adapun rapor merah ada pada indeks demokrasi sebagaimana diukur Economist Intelligence Unit. Indonesia, kata Denny JA, mendapat rapor merah berdasarkan evaluasi kualitas demokrasi kebebasan sipil, partisipasi politik, dan proses pemilu. 

"Rapor merah ini menunjukkan ada penurunan kualitas dalam menjaga politik penyeimbang, oposisi, partai politik, DPR, kebebasan sipil dan ruang demokrasi," jelas Denny JA.

Sementara rapor biru diberikan atas indikator Produk Domestik Bruto (PDB), indeks kebebasan ekonomi, dan indeks kemajuan sosial.

"Rapor biru ini mencerminkan kemajuan kesejahteraan masyarakat di bawah pemerintahan Jokowi. Kebijakan ekonomi juga semakin membuka diri terhadap pasar dan investasi," sambungnya.

Tidak hanya rapor biru dan merah, pemerintahan Jokowi juga mendapat tiga rapor netral pada indeks persepsi korupsi, kebebasan pers, dan indeks kebahagiaan.

"Rapor netral menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain dalam meningkatkan kepuasan hidup masyarakat," tandas Denny JA.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Bahlil Ungkap Defisit Minyak RI Hampir 1 Juta Barel per Hari

Selasa, 15 September 2026 | 10:24

Pemerintah Terus Perbaiki DTSEN agar Bansos Tepat Sasaran

Selasa, 15 September 2026 | 10:15

Jelang Sertijab Menteri Keuangan, Rupiah Melemah ke Rp17.674 per Dolar AS

Selasa, 15 September 2026 | 10:10

Pitra Romadoni Pilih Restoratif Justice soal Kasus ITE di Polres Bogor

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

Bahlil Buka Suara soal Antrean BBM Subsidi di Makassar

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

KPK Benarkan Presiden Direktur Summarecon Agung Turut Terjaring OTT

Selasa, 15 September 2026 | 10:02

IBC Mulai Produksi Baterai di Karawang, Kapasitas Awal 6,9 GWh

Selasa, 15 September 2026 | 09:57

Ruang Akademik Menuju Ekosistem Hak Asasi Manusia

Selasa, 15 September 2026 | 09:48

Turun Dua Hari Beruntun, Emas Antam Ambruk ke Rp2,5 Juta per Gram

Selasa, 15 September 2026 | 09:44

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon Usai OTT

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Selengkapnya