Berita

Logo PDIP/Net

Politik

PDIP Sebaiknya di Luar Pemerintahan Demi Demokrasi Stabil

RABU, 09 OKTOBER 2024 | 23:58 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Rencana pertemuan presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dinilai sangat baik untuk menjaga suasana kebangsaan yang kondusif.

Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar menyambut baik pertemuan itu, namun ia berharap agar PDIP lebih ideal jika di luar pemerintahan demi menjaga kestabilan dalam berdemokrasi. 

"Kami harap PDI Perjuangan tetap di luar pemerintahan supaya ada check and balance untuk pemerintahan ke depan sehingga berbagai kebijakan pemerintah tetap berjalan dengan baik tapi ada juga yang mengawasi," jelas Semar dalam keterangan yang diterima redaksi, Rabu, 9 Oktober 2024. 


Lebih lanjut, menurut Semar jika tidak ada partai politik yang berada di luar pemerintahan maka akan mereduksi nilai-nilai demokrasi itu sendiri. 

"Partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus saya rasa sudah cukup dengan jumlah kursi mayoritas di parlemen sehingga jika PDI Perjuangan juga masuk justeru akan membuat nilai-nilai demokrasi menjadi semu, semoga Pak Prabowo mempertimbangkan hal tersebut supaya demokrasi tetap berjalan sehat ke depan, lagipula rasanya malu juga ya habis menyerang secara masif Prabowo-Gibran dalam pilpres lalu terus malah masuk di dalam pemerintahannya," tambah pria yang juga aktivis 98 tersebut. 

Ia mendorong pemerintahan kedepan memembangun rezim yang proporsional dengan adanya partai politik yang tetap berada di luar pemerintahan. 

"Kami berharap betul ada penyeimbang pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mengawal kebijakan dan program yang akan digulirkan dari luar kabinet dengan demikian kami sangat yakin betul pemerintahan Prabowo-Gibran akan tetap dapat berjalan dengan baik walau tanpa PDI Perjuangan di dalamnya," pungkasnya.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya