Berita

Ketua DPD Sultan B Najamuddin (kedua dari kiri)/Ist

Politik

Tak Hanya Naik Gaji, DPD Perjuangkan Haji dan Umroh Gratis Buat Hakim

RABU, 09 OKTOBER 2024 | 05:47 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Ketua DPD Sultan B Najamuddin mengaku prihatin dengan curahan hati puluhan hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) di ruang GBHN Nusantara 5, Senayan, Selasa 8 Oktober 2024.

Sultan menerangkan bahwa, dirinya baru saja bertemu dan berdiskusi secara langsung dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ia menjamin masalah ini sudah sampai ke Menkeu.  

"Atas nama lembaga, kami mengapresiasi pengabdian para yang mulia hakim di seluruh daerah baik di Pengadilan Negeri, pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung," ucap Sultan.


Para hakim, lanjut dia, patut mendapatkan hak kesejahteraan yang layak dan berkecukupan dari negara, termasuk jaminan keamanan saat bertugas di daerah. 

Kesejahteraan hakim sedikit banyak menentukan kualitas penegakan hukum dan terpenuhinya rasa keadilan masyarakat.

"Kami bahkan ingin mengusulkan, jika diperlukan para hakim yang mulia diberangkatkan umroh atau haji secara gratis oleh pemerintah, bagi yang muslim," jelasnya.

Namun, lanjutnya, sebagai utusan masyarakat daerah, kami juga berharap agar yang mulia para hakim untuk memperkuat supremasi hukum di negara demokrasi ini dengan menegakkan keadilan setegak-tegaknya.

"Yang mulia para hakim adalah wakil Tuhan di atas muka bumi ini. Di hati dan pikiran yang mulia sekalian, masyarakat mencari kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, jangan sampai ada hakim yang harus terpaksa menggadaikan integritasnya untuk memenuhinya kebutuhan hidupnya," tegas mantan aktivis KNPI itu.

Sebagai penutup, ketua DPD ke-6 itu berharap agar aksi pemogokan dan cuti massal ini menjadi peristiwa yang tidak kembali terjadi di masa yang akan datang.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya