Berita

Salah satu sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/RMOL

Politik

Hakim PN Jakarta Pusat Tidak Ikut Mogok Sidang

SELASA, 08 OKTOBER 2024 | 11:15 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Hakim-hakim di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus tetap mendukung aksi Solidaritas Hakim Indonesia, meskipun tidak ikut melakukan aksi mogok sidang.

Pantauan RMOL di PN Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat, pelayanan untuk masyarakat tetap berlangsung seperti biasanya.

Persidangan-persidangan di PN Jakarta Pusat juga tetap berlangsung, baik itu perkara tindak pidana korupsi, perkara pidana umum, maupun perkara perdata.


Kepala Humas PN Jakarta Pusat, Hakim Zulkifli Atjo membeberkan alasan para Hakim di PN Jakarta Pusat tidak ikut melakukan mogok sidang.

"Alasannya perkara tersebut telah dijadwalkan sebelumnya. Kemudian banyak perkara pidana yang harus diputus segera karena masa penahanan segera berakhir dikhawatirkan terdakwa keluar demi hukum," kata Zulkifli kepada RMOL, Selasa, 8 Oktober 2024.

Bukan hanya itu kata Zulkifli, banyak juga perkara perdata khusus yang penyelesaiannya telah ditentukan oleh UU. Untuk itu, para Hakim di PN Jakarta Pusat tetap melakukan aktivitas seperti biasanya.

"Tapi Hakim Jakarta Pusat mendukung aksi Solidaritas Hakim Indonesia," pungkas Zulkifli.

Pada Kamis, 3 Oktober 2024, Jurubicara Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) Fauzan Arrasyid, mengklaim bahwa telah ada sebanyak 1.730 hakim yang bakal mengikuti aksi cuti bersama. Di Indonesia, total jumlah hakim ada sebanyak 7.700 orang.

Aksi mogok sidang itu dilakukan sebagai bentuk tuntutan perbaikan kesejahteraan para hakim, seperti penyesuaian gaji dan tunjangan hakim yang tidak pernah berubah selama 12 tahun terakhir.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya