Berita

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming/Ist

Politik

Prabowo Didorong Libatkan KPK jika Bikin Zaken Kabinet

SENIN, 07 OKTOBER 2024 | 22:24 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto diusulkan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam menyeleksi sosok-sosok yang akan dipilih menjadi menteri. 

Pengamat politik Citra Institute, Efriza menilai, isu mengenai pembentukan zaken kabinet seharusnya diimbangi dengan usaha memperketat pemilihan menteri-menteri. 

"Ketimbang zaken kabinet semata, lebih baik jika calon menterinya yang dipilih mengikutsertakan KPK, juga pengumuman LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara)," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, pada Senin, 7 Oktober 2024.


Selain itu, Efriza juga menyarankan Prabowo untuk membuka ruang partisipasi masyarakat, untuk menanggapi nama-nama menteri yang akan direkrut Prabowo ke dalam kabinet. 

"Dan juga disampaikan alasannya dan diberikan rakyat beberapa hari menyampaikan pandangannya," sambungnya. 

Lebih lanjut, dalam pandangan dosen ilmu pemerintahan Universitas Pamulang (UNPAM) itu, keterlibatan masyarakat menjadi penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan ke depan. 

"Ini yang lebih demokratis melibatkan masyarakat, mencegah korupsi, menunjukkan transparansi penghasilannya, ketimbang dikotomi orang profesional dan orang partai politik semata," demikian Efriza menambahkan.


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya