Berita

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bapan Gizi Nasional (BGN) dan Induk Koperasi Unit Desa (INKUD)/Ist

Politik

Program Makan Bergizi Gratis Tingkatkan Peran Ekonomi Rakyat

MINGGU, 06 OKTOBER 2024 | 12:28 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menjadi upaya untuk mengurangi stunting, tetapi juga membuka peluang besar bagi koperasi dan ekonomi rakyat. 

Demikian dikatakan Sekretaris Dewan Pembina Induk Koperasi Unit Desa (INKUD), Ferry Juliantono dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bapan Gizi Nasional (BGN) dan INKUD di kantor BGN pada Jumat (4/10). 

Nota kesepahaman itu ditandatangani Kepala BGN, Dadan Hindayana dan Ketua Umum INKUD, Portasius Nggedi.


Melalui kerja sama tersebut, Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto untuk menurunkan angka stunting nasional, sekaligus memperluas partisipasi ekonomi rakyat. 

INKUD yang memiliki anggota Koperasi Unit Desa (KUD) di seluruh Indonesia bertanggung jawab dalam menyediakan bahan baku dan bahan olahan, serta mengelola dapur bagi pelaksanaan program. 

Selain itu, infrastruktur gudang yang dimiliki INKUD di berbagai daerah juga akan dimanfaatkan sebagai dapur dan pusat layanan.

Kepala BGN, Dadan Hindayana menjelaskan bahwa program ini menjadi titik tolak bagi kebangkitan koperasi nasional. BGN tidak akan berhubungan langsung dengan produsen bahan baku, melainkan melalui koperasi, sesuai arahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. 

Hal ini memungkinkan BGN untuk fokus pada program intervensi, sementara koperasi bertanggung jawab dalam penyediaan bahan baku dan operasional di lapangan.

Ferry Juliantono menambahkan bahwa di masa lalu, KUD berperan besar dalam keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan. 

Namun, peran ini kemudian terabaikan. Dengan adanya pemerintahan baru yang mengedepankan peran koperasi, Ferry optimis koperasi bisa mendapatkan kesempatan yang lebih luas dalam perekonomian nasional. 

Ketua Umum INKUD, Portasius Nggedi, turut mengapresiasi kepercayaan yang diberikan BGN dan menyatakan bahwa KUD-KUD siap bekerja dalam mendukung program tersebut.

Di Indonesia, program makan bergizi gratis yang dikelola oleh BGN dan didukung INKUD dirancang untuk menggerakkan ekonomi skala mikro. 

Koperasi akan memainkan peran penting dalam memastikan ketersediaan bahan pangan seperti susu, ayam, telur, dan sayuran yang dibutuhkan setiap hari. 

Koperasi diharapkan dapat mengoordinasi masyarakat sekitar dalam memenuhi kebutuhan tersebut, sekaligus menciptakan dampak ekonomi langsung bagi petani dan peternak kecil di daerah.



Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

Meluruskan Hari Lahirnya Pancasila: Dari Piagam Jakarta Hingga Dekrit Presiden

Selasa, 02 Juni 2026 | 20:01

Kuasa Hukum Gus Yaqut Sebut Tidak Ada Konfirmasi Aliran Dana

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:46

RI Impor Emas 2,5 Ton pada April 2026, Australia jadi Pemasok Terbesar

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:16

Saksi Perkara Maluku, Thobahul Aftoni Akui Mardiono Ketum PPP

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:13

BEM PTMA: MBG adalah Investasi Jangka Panjang Menuju Indonesia Emas

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:09

Gerinda Sebut Lawatan Prabowo Perkokoh Posisi Indonesia di Kancah Dunia

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:08

KPK Tahan Tiga Tersangka Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:05

Habiburokhman: Zaman Pak Dino Sehebat Apa sih?

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:50

Daftar Harga LPG 5,5 kg dan 12 Kg Terbaru, Cek Tiap Provinsi

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:47

SPI: Nasionalisme dan Kepastian Hukum Harus Seimbang

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:46

Selengkapnya