Berita

Ilustrasi pelayanan kesehatan publik India.

Dunia

Belanja Kesehatan India Meningkat Tajam Dibandingkan Satu Dekade Lalu

JUMAT, 04 OKTOBER 2024 | 03:19 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Dedikasi pemerintahan Narendra Modi untuk meningkatkan layanan kesehatan publik di India terbukti karena belanja pemerintah per kapita untuk layanan kesehatan meningkat tiga kali lipat dari Rs 1.042 pada tahun 2013-14 menjadi Rs 3.169 pada tahun 2021-22.

Business World mencatat, pPeningkatan signifikan dalam investasi layanan kesehatan publik ini menandai perubahan penting dalam sistem layanan kesehatan India, dengan belanja pemerintah menyalip belanja pribadi untuk pertama kalinya dalam sejarah negara tersebut.

Menurut data resmi, porsi belanja kesehatan pemerintah dalam total belanja layanan kesehatan di negara tersebut telah mengalami peningkatan substansial, naik dari 28,6 persen pada tahun 2013-14 menjadi 48 persen pada tahun 2021-22.


Pada saat yang sama, belanja swasta untuk layanan kesehatan, yang telah mendominasi sejak lama, mengalami penurunan tajam dari 64,2 persen menjadi 39,4 persen selama periode yang sama.

Perubahan ini menggarisbawahi upaya pemerintah untuk mengurangi beban keuangan pada individu dan membuat layanan kesehatan lebih mudah diakses oleh semua warga negara.

Peningkatan belanja layanan kesehatan publik merupakan hasil langsung dari inisiatif seperti Ayushman Bharat, yang menyediakan cakupan asuransi senilai Rs 5 lakh untuk lebih dari 50 crore orang di India, dan peningkatan investasi dalam infrastruktur kesehatan publik dan perawatan pencegahan.

Dalam anggaran bulan Juli, pemerintah mengumumkan manfaat skema Ayushman Bharat untuk semua warga negara India yang berusia di atas 70 tahun. Tujuan pemerintah adalah untuk menyediakan solusi layanan kesehatan gratis untuk semua orang.

Fokus pemerintah Modi pada warga negara yang lebih sehat sedang membentuk kembali lanskap layanan kesehatan India, memastikan bahwa sumber daya publik memainkan peran yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan layanan kesehatan negara dan mengurangi ketergantungan pada pengeluaran swasta.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

UPDATE

ASEAN di Antara Badai Geopolitik

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:44

Oknum Brimob Bunuh Pelajar Melewati Batas Kemanusiaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:32

Bocoran Gedung Putih, Trump Bakal Serang Iran Senin atau Selasa Depan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:24

Eufemisme Politik Hak Dasar Pendidikan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:22

Pledoi Riva Siahaan Pertanyakan Dasar Perhitungan Kerugian Negara

Minggu, 22 Februari 2026 | 18:58

Muncul Framing Politik di Balik Dinamika PPP Maluku

Minggu, 22 Februari 2026 | 18:22

Bank Mandiri Perkuat UMKM Lewat JuraganXtra

Minggu, 22 Februari 2026 | 17:51

Srikandi Angudi Jemparing

Minggu, 22 Februari 2026 | 17:28

KPK Telusuri Safe House Lain Milik Pejabat Bea Cukai Simpan Barang Haram

Minggu, 22 Februari 2026 | 16:43

Demi Pengakuan, Somaliland Bolehkan AS Akses Pangkalan Militer dan Mineral Kritis

Minggu, 22 Februari 2026 | 16:37

Selengkapnya