Berita

Ilustrasi pelayanan kesehatan publik India.

Dunia

Belanja Kesehatan India Meningkat Tajam Dibandingkan Satu Dekade Lalu

JUMAT, 04 OKTOBER 2024 | 03:19 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Dedikasi pemerintahan Narendra Modi untuk meningkatkan layanan kesehatan publik di India terbukti karena belanja pemerintah per kapita untuk layanan kesehatan meningkat tiga kali lipat dari Rs 1.042 pada tahun 2013-14 menjadi Rs 3.169 pada tahun 2021-22.

Business World mencatat, pPeningkatan signifikan dalam investasi layanan kesehatan publik ini menandai perubahan penting dalam sistem layanan kesehatan India, dengan belanja pemerintah menyalip belanja pribadi untuk pertama kalinya dalam sejarah negara tersebut.

Menurut data resmi, porsi belanja kesehatan pemerintah dalam total belanja layanan kesehatan di negara tersebut telah mengalami peningkatan substansial, naik dari 28,6 persen pada tahun 2013-14 menjadi 48 persen pada tahun 2021-22.


Pada saat yang sama, belanja swasta untuk layanan kesehatan, yang telah mendominasi sejak lama, mengalami penurunan tajam dari 64,2 persen menjadi 39,4 persen selama periode yang sama.

Perubahan ini menggarisbawahi upaya pemerintah untuk mengurangi beban keuangan pada individu dan membuat layanan kesehatan lebih mudah diakses oleh semua warga negara.

Peningkatan belanja layanan kesehatan publik merupakan hasil langsung dari inisiatif seperti Ayushman Bharat, yang menyediakan cakupan asuransi senilai Rs 5 lakh untuk lebih dari 50 crore orang di India, dan peningkatan investasi dalam infrastruktur kesehatan publik dan perawatan pencegahan.

Dalam anggaran bulan Juli, pemerintah mengumumkan manfaat skema Ayushman Bharat untuk semua warga negara India yang berusia di atas 70 tahun. Tujuan pemerintah adalah untuk menyediakan solusi layanan kesehatan gratis untuk semua orang.

Fokus pemerintah Modi pada warga negara yang lebih sehat sedang membentuk kembali lanskap layanan kesehatan India, memastikan bahwa sumber daya publik memainkan peran yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan layanan kesehatan negara dan mengurangi ketergantungan pada pengeluaran swasta.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya