Berita

Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (3/10)/RMOL

Politik

PDIP Respons Wacana Gabung Kabinet: Pemerintah Baru Perlu Bantuan

KAMIS, 03 OKTOBER 2024 | 17:16 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

PDIP berpandangan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran memerlukan dukungan besar untuk menjawab tantangan bangsa. 

Pasalnya, Indonesia berpotensi mengalami krisis ekonomi imbas gejolak geopolitik. 

Hal itu dikatakan Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus, saat merespons wacana PDIP gabung kabinet Prabowo-Gibran.


"Pemerintahan yang baru ini perlu bantuan karena kondisi ekonomi-geopolitik kita tidaklah baik-baik saja, deflasi kita sudah 5 bulan berturut-turut dulu krismon itu 7 bulan berturut-turut akhirnya krisis ekonomi,” ujar Deddy kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (3/10). 
 
“Jadi dari sisi itu kita sudah punya banyak persoalan gelombang PHK akan segera terjadi kalau tidak dilakukan sesuatu yang baik oleh Pemerintah. Tidak solid itu akan sangat berbahaya buat negara," tambahnya. 

Deddy pun enggan berpandangan bahwa artinya PDIP tidak akan mengambil posisi oposisi. Ia berpandangan dalam sistem politik Indonesia, hanya ada posisi berada di dalam atau di luar eksekutif (kabinet). Dengan begitu, tidak ada lagi istilah koalisi pasca Pemilu, yang ada hanya kerja sama politik. 

"Kan koalisi sudah selesai Pasca Pilpres, tidak ada lagi namanya koalisi pasca Pemilu. Ini namanya kerja sama politik itu rumusnya. Jadi setelah selesai Pemilu Presiden yang adalah hubungan antara partai politik," jelas Deddy. 

Anggota DPR Dapil Kalimantan Utara itu menambahkan, mengenai penjadwalan pertemuan Presiden Kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri dan Presiden Kedelapan Prabowo Subianto tengah semakin dekat. 

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat, sebelum pelantikan presiden," tukasnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Istri Wali Kota Madiun Dicecar KPK soal Dugaan Aset Hasil Korupsi

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:22

Giant Sea Wall Pantura Dirancang Lindungi Jutaan Warga dan Jadi Mesin Ekonomi Baru

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:17

Pengamat: Pencoretan Saham Unggulan RI dari MSCI Jadi Tekanan Psikologis Pasar

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:14

Harga Minyak Dunia Terus Merangkak Naik

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:05

Dana PIP 2026 Belum Cair? Begini Cara Mudah Cek Status Pakai NIK dan NISN

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:04

IHSG Ambles 1,59 Persen, Asing Catat Net Sell Rp49,28 Triliun Usai Pengumuman MSCI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:47

Komisi VIII DPR: Predator Seksual di Ponpes Pati harus Dihukum Seberat-beratnya!

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:43

Singapura Ingin Hidupkan Sijori Lagi Bersama RI dan Malaysia

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:35

Anak Buah Zulhas Dicecar KPK soal Pengaturan Proyek dan Fee Bupati Rejang Lebong

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:33

MUI GPT Bisa Jadi Terobosan Pelayanan Umat Berbasis AI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:32

Selengkapnya