Berita

Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (3/10)/RMOL

Politik

PDIP Respons Wacana Gabung Kabinet: Pemerintah Baru Perlu Bantuan

KAMIS, 03 OKTOBER 2024 | 17:16 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

PDIP berpandangan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran memerlukan dukungan besar untuk menjawab tantangan bangsa. 

Pasalnya, Indonesia berpotensi mengalami krisis ekonomi imbas gejolak geopolitik. 

Hal itu dikatakan Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus, saat merespons wacana PDIP gabung kabinet Prabowo-Gibran.


"Pemerintahan yang baru ini perlu bantuan karena kondisi ekonomi-geopolitik kita tidaklah baik-baik saja, deflasi kita sudah 5 bulan berturut-turut dulu krismon itu 7 bulan berturut-turut akhirnya krisis ekonomi,” ujar Deddy kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (3/10). 
 
“Jadi dari sisi itu kita sudah punya banyak persoalan gelombang PHK akan segera terjadi kalau tidak dilakukan sesuatu yang baik oleh Pemerintah. Tidak solid itu akan sangat berbahaya buat negara," tambahnya. 

Deddy pun enggan berpandangan bahwa artinya PDIP tidak akan mengambil posisi oposisi. Ia berpandangan dalam sistem politik Indonesia, hanya ada posisi berada di dalam atau di luar eksekutif (kabinet). Dengan begitu, tidak ada lagi istilah koalisi pasca Pemilu, yang ada hanya kerja sama politik. 

"Kan koalisi sudah selesai Pasca Pilpres, tidak ada lagi namanya koalisi pasca Pemilu. Ini namanya kerja sama politik itu rumusnya. Jadi setelah selesai Pemilu Presiden yang adalah hubungan antara partai politik," jelas Deddy. 

Anggota DPR Dapil Kalimantan Utara itu menambahkan, mengenai penjadwalan pertemuan Presiden Kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri dan Presiden Kedelapan Prabowo Subianto tengah semakin dekat. 

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat, sebelum pelantikan presiden," tukasnya.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

TNI Gandeng Bulog Hadirkan Program Pangan Murah di Puncak Jaya

Kamis, 02 April 2026 | 03:59

Jadwal KA Ciremai Dipastikan Kembali Normal

Kamis, 02 April 2026 | 03:46

KUR dan Salah Arah Subsidi Negara

Kamis, 02 April 2026 | 03:20

Gugatan Forum Purnawirawan TNI Bertujuan agar Kasus Ijazah Jokowi Rampung

Kamis, 02 April 2026 | 02:55

Umrah Prajurit dan ASN TNI

Kamis, 02 April 2026 | 02:39

Ledakan SPBE Cimuning Turut Porak-Porandakan Pemukiman Warga

Kamis, 02 April 2026 | 02:16

JK: Kalau BBM Murah, Orang akan Pakai Seenaknya

Kamis, 02 April 2026 | 01:59

AS Beri Sinyal Belum Ingin Akhiri Perang dengan Iran

Kamis, 02 April 2026 | 01:37

Wamen Fajar: Model Soal TKA Cocok buat Kebutuhan Masa Depan

Kamis, 02 April 2026 | 01:12

Danantara Didorong Percepat Proyek Hilirisasi dan Waste to Energy

Kamis, 02 April 2026 | 00:54

Selengkapnya