Berita

Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (3/10)/RMOL

Politik

PDIP Respons Wacana Gabung Kabinet: Pemerintah Baru Perlu Bantuan

KAMIS, 03 OKTOBER 2024 | 17:16 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

PDIP berpandangan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran memerlukan dukungan besar untuk menjawab tantangan bangsa. 

Pasalnya, Indonesia berpotensi mengalami krisis ekonomi imbas gejolak geopolitik. 

Hal itu dikatakan Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus, saat merespons wacana PDIP gabung kabinet Prabowo-Gibran.


"Pemerintahan yang baru ini perlu bantuan karena kondisi ekonomi-geopolitik kita tidaklah baik-baik saja, deflasi kita sudah 5 bulan berturut-turut dulu krismon itu 7 bulan berturut-turut akhirnya krisis ekonomi,” ujar Deddy kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (3/10). 
 
“Jadi dari sisi itu kita sudah punya banyak persoalan gelombang PHK akan segera terjadi kalau tidak dilakukan sesuatu yang baik oleh Pemerintah. Tidak solid itu akan sangat berbahaya buat negara," tambahnya. 

Deddy pun enggan berpandangan bahwa artinya PDIP tidak akan mengambil posisi oposisi. Ia berpandangan dalam sistem politik Indonesia, hanya ada posisi berada di dalam atau di luar eksekutif (kabinet). Dengan begitu, tidak ada lagi istilah koalisi pasca Pemilu, yang ada hanya kerja sama politik. 

"Kan koalisi sudah selesai Pasca Pilpres, tidak ada lagi namanya koalisi pasca Pemilu. Ini namanya kerja sama politik itu rumusnya. Jadi setelah selesai Pemilu Presiden yang adalah hubungan antara partai politik," jelas Deddy. 

Anggota DPR Dapil Kalimantan Utara itu menambahkan, mengenai penjadwalan pertemuan Presiden Kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri dan Presiden Kedelapan Prabowo Subianto tengah semakin dekat. 

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat, sebelum pelantikan presiden," tukasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

CELIOS Ungkap Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026

Rabu, 22 April 2026 | 14:13

Penambahan Komando Teritorial Berpotensi Seret TNI ke Politik Praktis

Rabu, 22 April 2026 | 14:05

Mega Syariah Bukukan Akuisisi Dana Pihak Ketiga Rp709 Miliar

Rabu, 22 April 2026 | 14:01

Prabowo Bakal Perbanyak Konser K-Pop di Indonesia

Rabu, 22 April 2026 | 13:49

Konsumsi BBM Harus Bijak di Tengah Gejolak Harga

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

Komisi X DPR Sesalkan Dugaan Kecurangan Peserta UTBK Undip

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

YLKI Sebut Pajak Tol Salah Sasaran dan Memberatkan Rakyat

Rabu, 22 April 2026 | 13:38

IHSG Sesi I Terkoreksi ke Level 7.544 di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Timur Tengah

Rabu, 22 April 2026 | 13:24

Purbaya Pastikan Nasib Utang Whoosh Sudah Rampung

Rabu, 22 April 2026 | 13:10

Prabowo Jajaki Peluang Kirim WNI Ikut Program Kosmonaut Rusia

Rabu, 22 April 2026 | 12:58

Selengkapnya