Berita

Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida saat meninggalkan kantor perdana menteri di Tokyo, Selasa, 1 Oktober 2024/AP

Dunia

Fumio Kishida Mundur, Beri Jalan Shigeru Ishiba Maju Jadi PM Jepang

SELASA, 01 OKTOBER 2024 | 14:51 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengundurkan diri bersama kabinetnya pada hari Selasa (1/10), membuka jalan bagi penggantinya yakni Shigeru Ishiba untuk mengambil alih kepemimpinan.

Kishida memangku jabatan pada tahun 2021, tetapi memutuskan mundur agar partainya Liberal Democratic Party (LDP) dapat memiliki pemimpin baru setelah dirundung sejumlah skandal.

"Kishida dan para menterinya mengundurkan diri dalam rapat Kabinet pada Selasa pagi (1/10)," kata Kepala Sekretaris Kabinet Yoshimasa Hayashi, seperti dimuat The Japan Times.


Dia meninggalkan kantornya setelah upacara pelepasan singkat di mana Kishida diberi buket mawar merah dan tepuk tangan dari staf dan mantan anggota kabinetnya.

"Ketika kita menghadapi momen kritis di dalam dan luar negeri, saya sangat berharap kebijakan utama yang akan memelopori masa depan Jepang akan dikejar dengan kuat oleh Kabinet baru," kata Kishida dalam sebuah pidatonya.

Pengganti Kishida, Ishiba berencana untuk mengadakan pemilihan parlemen nasional pada tanggal 27 Oktober setelah ia secara resmi terpilih sebagai perdana menteri Jepang.

Dia mengumumkan sejumlah kandidat yang akan mengisi kabinet baru, seperti Mantan Menteri Lingkungan Hidup Shinjiro Koizumi yang akan memimpin gugus tugas pemilihan partai.

Ishiba diperkirakan menunjuk pakar pertahanan Takeshi Iwaya sebagai menteri luar negeri dan Jenderal Nakatani sebagai kepala pertahanan.

Mayoritas menteri kabinetnya, seperti Ishiba, diperkirakan tidak berafiliasi dengan faksi-faksi yang dipimpin dan dikendalikan oleh tokoh-tokoh penting partai, dan tidak ada yang berasal dari kelompok kuat mantan Perdana Menteri Shinzo Abe yang terkait dengan skandal-skandal yang merusak.

Ishiba telah mengusulkan aliansi militer NATO versi Asia dan lebih banyak diskusi di antara mitra regional tentang penggunaan pencegahan nuklir AS.

Ia juga mengusulkan aliansi keamanan Jepang-AS yang lebih setara, termasuk pengelolaan bersama pangkalan AS di Jepang dan memiliki pangkalan Pasukan Bela Diri Jepang di Amerika Serikat.

Ishiba mengusulkan penggabungan kelompok keamanan dan diplomatik yang ada, seperti Quad dan kerangka kerja bilateral dan multilateral lainnya yang melibatkan Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Korea Selatan, dan Filipina.

Ia juga mencatat bahwa NATO versi Asia juga dapat mempertimbangkan pembagian kendali senjata nuklir AS di kawasan tersebut sebagai pencegahan terhadap meningkatnya ancaman dari Tiongkok, Korea Utara, dan Rusia.

Ishiba pada hari Jumat (27/9)menekankan Jepang perlu memperkuat keamanannya, dengan mencatat pelanggaran wilayah udara Jepang baru-baru ini oleh pesawat tempur Rusia dan Tiongkok serta peluncuran rudal berulang kali oleh Korea Utara.

Ia berjanji untuk melanjutkan kebijakan ekonomi Kishida yang bertujuan untuk menarik Jepang keluar dari deflasi dan mencapai kenaikan gaji riil, sambil mengatasi tantangan seperti angka kelahiran dan populasi Jepang yang menurun serta ketahanan terhadap bencana alam.

LDP terus memerintah Jepang sejak Perang Dunia II. Para anggota partai mungkin melihat pandangan Ishiba yang lebih sentris sebagai hal yang penting dalam mendorong kembali tantangan oleh oposisi yang condong ke liberal.

Kehadiran Ishiba juga diharapkan meningkatkan elektabilitas LDP yang belakangan terhuyung-huyung karena skandal korupsi anggota partai yang menurunkan popularitas Kishida.

Ishiba, yang pertama kali terpilih menjadi anggota parlemen pada tahun 1986, pernah menjabat sebagai menteri pertahanan, menteri pertanian, dan jabatan penting lainnya di Kabinet, serta pernah menjadi sekretaris jenderal LDP di bawah Abe.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya