Berita

Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida saat meninggalkan kantor perdana menteri di Tokyo, Selasa, 1 Oktober 2024/AP

Dunia

Fumio Kishida Mundur, Beri Jalan Shigeru Ishiba Maju Jadi PM Jepang

SELASA, 01 OKTOBER 2024 | 14:51 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengundurkan diri bersama kabinetnya pada hari Selasa (1/10), membuka jalan bagi penggantinya yakni Shigeru Ishiba untuk mengambil alih kepemimpinan.

Kishida memangku jabatan pada tahun 2021, tetapi memutuskan mundur agar partainya Liberal Democratic Party (LDP) dapat memiliki pemimpin baru setelah dirundung sejumlah skandal.

"Kishida dan para menterinya mengundurkan diri dalam rapat Kabinet pada Selasa pagi (1/10)," kata Kepala Sekretaris Kabinet Yoshimasa Hayashi, seperti dimuat The Japan Times.


Dia meninggalkan kantornya setelah upacara pelepasan singkat di mana Kishida diberi buket mawar merah dan tepuk tangan dari staf dan mantan anggota kabinetnya.

"Ketika kita menghadapi momen kritis di dalam dan luar negeri, saya sangat berharap kebijakan utama yang akan memelopori masa depan Jepang akan dikejar dengan kuat oleh Kabinet baru," kata Kishida dalam sebuah pidatonya.

Pengganti Kishida, Ishiba berencana untuk mengadakan pemilihan parlemen nasional pada tanggal 27 Oktober setelah ia secara resmi terpilih sebagai perdana menteri Jepang.

Dia mengumumkan sejumlah kandidat yang akan mengisi kabinet baru, seperti Mantan Menteri Lingkungan Hidup Shinjiro Koizumi yang akan memimpin gugus tugas pemilihan partai.

Ishiba diperkirakan menunjuk pakar pertahanan Takeshi Iwaya sebagai menteri luar negeri dan Jenderal Nakatani sebagai kepala pertahanan.

Mayoritas menteri kabinetnya, seperti Ishiba, diperkirakan tidak berafiliasi dengan faksi-faksi yang dipimpin dan dikendalikan oleh tokoh-tokoh penting partai, dan tidak ada yang berasal dari kelompok kuat mantan Perdana Menteri Shinzo Abe yang terkait dengan skandal-skandal yang merusak.

Ishiba telah mengusulkan aliansi militer NATO versi Asia dan lebih banyak diskusi di antara mitra regional tentang penggunaan pencegahan nuklir AS.

Ia juga mengusulkan aliansi keamanan Jepang-AS yang lebih setara, termasuk pengelolaan bersama pangkalan AS di Jepang dan memiliki pangkalan Pasukan Bela Diri Jepang di Amerika Serikat.

Ishiba mengusulkan penggabungan kelompok keamanan dan diplomatik yang ada, seperti Quad dan kerangka kerja bilateral dan multilateral lainnya yang melibatkan Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Korea Selatan, dan Filipina.

Ia juga mencatat bahwa NATO versi Asia juga dapat mempertimbangkan pembagian kendali senjata nuklir AS di kawasan tersebut sebagai pencegahan terhadap meningkatnya ancaman dari Tiongkok, Korea Utara, dan Rusia.

Ishiba pada hari Jumat (27/9)menekankan Jepang perlu memperkuat keamanannya, dengan mencatat pelanggaran wilayah udara Jepang baru-baru ini oleh pesawat tempur Rusia dan Tiongkok serta peluncuran rudal berulang kali oleh Korea Utara.

Ia berjanji untuk melanjutkan kebijakan ekonomi Kishida yang bertujuan untuk menarik Jepang keluar dari deflasi dan mencapai kenaikan gaji riil, sambil mengatasi tantangan seperti angka kelahiran dan populasi Jepang yang menurun serta ketahanan terhadap bencana alam.

LDP terus memerintah Jepang sejak Perang Dunia II. Para anggota partai mungkin melihat pandangan Ishiba yang lebih sentris sebagai hal yang penting dalam mendorong kembali tantangan oleh oposisi yang condong ke liberal.

Kehadiran Ishiba juga diharapkan meningkatkan elektabilitas LDP yang belakangan terhuyung-huyung karena skandal korupsi anggota partai yang menurunkan popularitas Kishida.

Ishiba, yang pertama kali terpilih menjadi anggota parlemen pada tahun 1986, pernah menjabat sebagai menteri pertahanan, menteri pertanian, dan jabatan penting lainnya di Kabinet, serta pernah menjadi sekretaris jenderal LDP di bawah Abe.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya